-->

Breaking

logo

August 27, 2020

Ahok Akhirnya Mau Ngomong: Pak Dirut Tidak Laporan!

Ahok Akhirnya Mau Ngomong: Pak Dirut Tidak Laporan!

NUSAWARTA - Baru saja Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dihujat habis-habisan oleh netizen terkait kerugian Pertamina. 

Tak tanggung-tanggung, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun dituding sana-sini karena sebagai dewan pengawas atau komisaris utama dianggap tidak becus mengawasi kinerja Pertamina.

Namun, Ahok menganggap nyinyiran netizen tersebut merupakan hal yang biasa saja karena mereka tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Ia pun blak-blakan terkait apa yang sesungguhnya terjadi.

Menurut Ahok, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tidak melaporkan terkait kondisi kerugian yang diderita holding migas nasional itu kepada dewan pengawas. 

Padahal, Ahok telah meminta audit investigasi laporan keuangan sejak Januari 2020 lalu.

Namun, sampai sekarang, Ahok sebagai ketua dewan pengawas Pertamina tidak mendapatkan laporan tersebut dari dewan direksi. 

Padahal, dewan pengawas berhak mendapatkan laporan audit investigasi dari dewan direksi secara utuh untuk melihat kondisi perusahaan masih sehat atau sedang sakit karena harus menelan kerugian besar.

"Jadi, sejak Januari sudah ada audit investigasi yang kami minta, termasuk perubahan sistem, tapi tidak dikasih. Silakan tanya ke direksi," ujar Ahok di Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Ahok menyayangkan sikap dirut Pertamina yang terkesan menutup-nutupi audit investigasi perusahaan karena tidak dilaporkan kepada Ahok selaku dewan pengawas. 

Padahal, sesuai regulasi, komisaris utama berhak memperoleh hasil audit investigasi yang tujuannya untuk mengawasi kinerja para direksi Pertamina.

Sebagai informasi, Pertamina mencatat kinerja buruk selama semester I 2020. 

Tercatat, perusahaan permigasan pelat merah itu mengalami rugi bersih sebesar US$767,91 juta atau kurang lebih setara Rp11 triliun. 

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perseroan berhasil meraup laba sebesar US$659,95 juta, atau setara Rp9,56 triliun. [sdnws]