-->

Breaking

logo

August 13, 2020

Banyak Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukti Kemerosotan Demokrasi

Banyak Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukti Kemerosotan Demokrasi

NUSAWARTA - Direktur Eksekutif Pusat Sosial dan Politik Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani menyebutkan merebaknya calon tunggal di kontestan Pilkada 2020 bukti kemerosotan demokrasi.

Ia mengatakan, terjadinya bakal calon Pilkada melawan kotak kosong juga tidak terlepas dari adanya syarat ambang batas 20 persen dalam UU Pilkada.

Menurutnya, adanya syarat ambang batas 20 persen bisa dianggap memperbesar peluang Pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal.

“Ke depan, jika tak bisa ditiadakan, syarat ambang batas ini sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen atau bahkan 5 persen saja,” ucapnya, (13/8/2020).

Tidak menutup kemungkinan juga, lanjutnya, masyarakat akan menjadi apatis, jika calon kepala daerahnya saja hanya kotak kosong.

Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana ini mengatakan, partai politik harus membuat strategi agar masyarakat tidak apatis.

“Sehingga para masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan tepat,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambahnya, melawan kotak kosong akan lebih berat dibanding melawan figur pesaing.

Seperti halnya yang terjadi pada Pilwakot Makassar 2018 lalu.

“Itu tercatat dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, kotak kosong lebih unggul dari calon tunggal yang punya visi dan misi,” tandasnya.

Diketahui, calon tunggal melawan kotak kosong diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015. [pjst]