-->

Breaking

logo

August 29, 2020

Banyak Dorongan Untuk Masukkan Revisi UU Penyiaran ke Prolegnas, Ini Alasannya

Banyak Dorongan Untuk Masukkan Revisi UU Penyiaran ke Prolegnas, Ini Alasannya

NUSAWARTA - Pemerintah mendorong agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan RCTI dan Inews untuk mengubah pasal pada UU RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengaku mendorong agar negara mempersiapkan perangkat aturan dan infrastruktur penyiaran digital.

“Sejak awal dulu saya sudah memprediksi dunia digital ini bisa menjadi rimba belantara yang tak memiliki aturan, jika hukum dan perundangan-undangan yang ada belum memadai,” kata Sukamta di Jakarta, Sabtu (29/8/2020).

Sukamta menjelaskan, pengaturan penyiaran digital harus komprehensif dan ini bisa dilakukan dengan revisi UU Penyiaran.

Karenanya, Ia memastikan akan terus mendorong revisi UU Penyiaran masuk ke dalam Prolegnas pada tahun-tahun mendatang untuk menjawab tantangan zaman.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menjelaskan, kekhawatiran pelaku industri penyiaran swasta, bahwa asas keadilan dalam persaingan usaha bidang penyiaran juga harus terjamin.

Namun, pengaturan penyiaran digital tidak bisa dilakukan secara parsial hanya dengan mengubah 1 atau beberapa pasal saja melalui Putusan MK. Pengaturannya harus mengubah banyak pasal.

Misalnya, bagaimana soal migrasinya, bagaimana soal penyiarannya single atau multi mux? siapa yang menyelenggarakannya? bagaimana dengan kewenangan KPI, dan sebagainya.

“Malah berbahaya jika aturan soal penyiaran digital ini hanya diatur secara parsial begitu,” bebernya.

Solusinya, kata Sukamta, Revisi UU Penyiaran untuk mengaturnya secara komprehensif. Sejak dahulu, Komisi I DPR mendorong agar pembahasan Revisi UU Penyiaran segera selesai dibahas, dan sebetulnya draftnya sudah selesai di Panja Komisi I.

Namun, permasalahan muncul ketika pembahasan di Baleg, pembahasan menemui jalan buntu terkait model migrasi digital manakah yang dipakai, single-mux atau multi-mux.

Akibatnya hingga sekarang terdapat kekosongan hukum, siaran-siaran digital lewat internet tidak bisa kita hukumi dengan UU Penyiaran yang existing. 

“Mudah-mudahan Revisi UU Penyiaran bisa kembali mulai kita bahas tahun depan,” harapnya.

Bagi Sukamta, apapun hasil putusan MK, yang penting dunia penyiaran betul-betul dapat mewujudkan tujuan penyiaran membangun bangsa Indonesia yang beradab.

“Menciptakan generasi penerus bangsa bisa dilakukan dengan mengatur dan mengarahkan dunia penyiaran saat ini,” tukasnya. [krnlg]