-->

Breaking

logo

August 15, 2020

Benny Wenda: Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Berkabung Papua

Benny Wenda: Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Berkabung Papua

NUSAWARTA - Pemimpin pembebasan Papua Barat Benny Wenda telah menyerukan kepada masyarakat Papua untuk mengubah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia akhir pekan ini menjadi hari berkabung dan refleksi untuk menandai 58 tahun ‘pendudukan’ Indonesia atas Papua Barat.

Dia mengatakan minggu itu “sangat penting bagi ingatan kolektif rakyat Papua Barat,” dan bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak mengakui tanggal tersebut sebagai momen pembebasan, Morning Star melaporkan.

“Pada 15 Agustus 1962, perundingan rahasia antara pemerintah Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat memutuskan nasib rakyat kami.”

 “Tidak ada orang Papua Barat yang diajak berkonsultasi, dan referendum yang dijanjikan kepada kami dalam Perjanjian New York 1962 tidak pernah terjadi.”

“Bagi kami orang Papua Barat, Perjanjian New York adalah perjanjian yang tidak memenuhi janji,” sambung Wenda.

Sejak itu, lebih dari 500.000 orang telah dibunuh oleh pasukan Indonesia dalam apa yang dikatakan oleh pemimpin ULMWP itu sebagai “pendudukan dan penjajahan ilegal atas tanah kami”.

“Kami tidak mengakui Hari Kemerdekaan Indonesia di Papua Barat, tanah kami bukan Indonesia, dan ini bukan hari kemerdekaan kami,” ungkapnya, dilansir dari Morning Star.

“Kami masih menunggu hari kemerdekaan kami yang sebenarnya, ketika kami akhirnya mendapatkan kembali hak kami untuk dengan bebas menentukan masa depan politik kami sendiri,” tegasnya.

Pada 1969, Indonesia mengadakan pemungutan suara yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). 

Namun, referendum ini dikenal lancung lantaran hanya diikuti oleh segelintir warga Papua. Sehingga, itu dinilai tak mencerminkan suara rakyat. Hasilnya sudah bisa ditebak, Indonesia menang dengan suara bulat dan Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Untuk “menjinakkan” Papua, Pemerintah Indonesia menghadiahi “status otonomi khusus dengan hak istimewa yang signifikan bagi warga Papua”. Namun, aktivis Papua Barat mengatakan, otonomi khusus bukanlah solusi. Mereka justru menginginkan kemerdekaan dari Indonesia sebagai solusi akhir demokrasi.

Tak hanya memberikan status otonomi khusus, Pemerintah Indonesia juga berniat untuk membangun mega-infrastruktur di Bumi Cenderawasih ini. Jalan Raya Trans-Papua akan segera menghubungkan provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Indonesia mengatakan, itu adalah proyek infrastruktur penting yang akan meningkatkan transportasi dan akses ke pasar dan layanan bagi orang setempat.

Pada Desember 2018, proyek jalan raya yang penuh kontroversi kian memicu konflik yang membara. Sekelompok separatis bersenjata Papua menyergap dan membantai setidaknya 16 buruh yang menggarap jalan Indonesia di Nduga, sebuah kabupaten di dataran tinggi tengah yang terpencil di Papua.

Indonesia menanggapi pembantaian dengan mengirim ratusan polisi dan tentara untuk memburu mereka yang bertanggung jawab atas serangan.

Belum lama, muncul video yang diduga merinci pelanggaran HAM oleh militer Indonesia. Satu penggalan memperlihatkan kuburan dangkal berisi mayat tiga perempuan Papua dan dua anak. 

Pekerja hak asasi manusia mengklaim, mereka adalah korban tembak oleh petugas keamanan Indonesia.

Indonesia di sisi lain membantah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan tentaranya adalah “organisasi militer profesional di bawah kode etik yang ketat dan aturan prosedur dalam melakukan operasi, termasuk kewajiban untuk menghormati dan mempromosikan HAM”.

“Prinsip-prinsip hak asasi manusia juga telah dimasukkan dalam operasi ini,” tutur Indonesia. [mtpl]