-->

Breaking

logo

August 31, 2020

Buntut Keresahan Munculnya 'Investor Politik' di Pilkada, PKS Inginkan Semacam UU Omnibus Law Politik

Buntut Keresahan Munculnya 'Investor Politik' di Pilkada, PKS Inginkan Semacam UU Omnibus Law Politik

NUSAWARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, kembali menyoroti perihal dukungan para investor politik dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Kehadiran investor politik di setiap penyelengaraan pilkada diduga menjadi salah satu sebab maraknya korupsi pejabat publik di daerah.

Demikian dikatakan oleh Mardani Ali Sera dalam diskusi Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara daring oleh Center for Indonesia Reform (CIR) Jakarta, Senin (31/8/2020).

Ia menilai bahwa dukungan investor politik kepada peserta pilkada bertujuan mendapatkan pintu masuk (akses) menguasai sumber keuangan daerah melalui berbagai program pembangunan.

“Para investor akan menagih imbal jasa dari pejabat daerah terpilih atas bantuan yang diberikannya,” ungkap Mardani.

Menurutnya, kehadiran investor politik dalam hajat pilkada memang sangat terasa.

Oleh karena itu, Politikus PKS ini mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang terkait Pilkada untuk meminimalisir peran investor politik.

“Bisa disebut semacam UU Omnibus Law politik lah. Jadi semua UU yang terkait dengan pilkada disatukan. Di sana kita bisa buat aturan yang meminimalisasi keberadaan peran investor politik,” jelas Mardani.

Kendati begitu, anak buah Sohibul Iman ini menduga bahwa sistem politik sekarang menyebakan ongkos politik menjadi mahal.

Dampaknya, tambah Mardani, hanya calon yang didukung dana kuat saja yang mampu jadi kontestan pilkada.

“Aturan yang membuat politik mahal itulah yang membuat para peserta pilkada membutuhkan investor politik,” tuturnya.

“PKS sangat mendukung upaya revisi UU tersebut agar tercipta politik mudah, murah dan berkah,” pungkasnya. [pjst]