-->

Breaking

logo

August 13, 2020

Calon Tunggal Bakal Merebak di 31 Daerah, Sepanjang Sejarah Kotak Kosong Selalu Unggul Suara

Calon Tunggal Bakal Merebak di 31 Daerah, Sepanjang Sejarah Kotak Kosong Selalu Unggul Suara

NUSAWARTA - Pengamat Pusat Sosial dan Politik Indonesia (Puspolindo) mencatat ada 31 daerah berpotensi memiliki calon tunggal dalam Pilkada 2020.

Berdasarkan data-data tersebut, diprediksi akan banyak bakal calon Kepala Daerah melawan kotak kosong.

Namun, ia tak merinci lebih jelas daerah apa saja yang akan memiliki calon tunggal tersebut.

Demikian disampaikan oleh Dian Cahyani, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia telah mengalami kemerosotan demokrasi.

“Karena partai politik dinilai gagal mencetak seorang figur sebagai kepala daerah,” kata Dian.

Tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, masyarakat akan menjadi apatis, jika calon kepala daerahnya saja hanya melawan kotak kosong.

“Partai politik harus membuat strategi agar masyarakat tidak apatis, dan juga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan tepat,” ungkapnya.

Menurut Dian, melawan kotak kosong akan lebih berat dibanding melawan figur pesaing. Seperti halnya terjadi pada Pilwakot Makassar 2018 lalu.

“Tercatat dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, kotak kosong lebih unggul dari calon tunggal yang punya visi dan misi,” ujranya.

Namun, banyaknya calon tunggal di Pilkada serentak 2020 ini juga tidak terlepas dari adanya syarat ambang batas 20 persen dalam UU Pilkada.

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Ia menyebutkan, adanya syarat ambang batas 20 persen bisa dianggap memperbesar peluang Pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal.

“Jika tak bisa ditiadakan, syarat ambang batas ini sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen atau bahkan 5 persen saja,” pungkasnya. [pjst]