-->

Breaking

logo

August 18, 2020

Dapatkan Banyak Dukungan, Koalisi Aksi Beberkan Penjelasan Alasan Suksesnya Gagasan Din dkk

Dapatkan Banyak Dukungan, Koalisi Aksi Beberkan Penjelasan Alasan Suksesnya Gagasan Din dkk

NUSAWARTA - Pagi ini, sekitar jam 10.00 WIB, Din Syamsuddin dan kawan-kawan akan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Lokasi yang dipilih untuk deklarasi merupakan tempat bersejarah bagi negeri ini: Tugu Proklamasi yang terletak di Jakarta Pusat.

Kepada media, Din menyebut sudah ada 150 tokoh yang mendukung koalisi, di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, dan Rachmawati Soekarnoputri.

“Alhamdulillah, kami didukung para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, angkatan muda, emak-emak. KAMI koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk mantan jenderal purnawirawan,” kata Din dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu.
Dukungan tak hanya datang dari publik Indonesia, melainkan juga luar negeri, termasuk juga netizen. Mereka berasal dari beragam profesi, suku, agama, dan generasi. 

Menurut sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, besarnya dukungan publik yang terhimpun dalam waktu singkat terjadi karena didorong beberapa faktor.

Di antaranya, karena faktor ketokohan. Inisiator koalisi terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel, dikenal secara luas, punya jaringan internasional, dan lintas agama.

"Untuk dukungan, tidak saya ragukan, sangat luas. Terbukti, ini kan belum sebulan, sudah berdiri di berbagai daerah. dan hari ini, mereka akan joint declaration," kata Musni kepada Suara.com, Selasa (18/8/2020).

Selain faktor ketokohan, besarnya dukungan publik juga dipengaruhi oleh kesamaan pandangan dalam melihat dampak dari kemerosotan perekonomian nasional.

"Apa yang mereka lihat, (di antaranya) pengangguran banyak. Memang, ini diakibatkan (antara lain) pandemi Covid-19,  tetapi sebelum pandemi sudah terjadi, ini (semenjak pandemi) semakin besar. Jadi, mereka terpanggil bergabung organisai baru karena memberikan harapan," katanya.

Faktor selanjutnya yaitu kondisi kemiskinan. Situasi sosial lainnya yang mendorong bertambahnya dukungan terhadap koalisi yaitu publik kehilangan harapan ke parlemen karena lembaga legislatif sudah dikuasai oleh pemerintah.

Istana sudah menanggapi pembentukan KAMI. Sesaat setelah terbentuk, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena negeri ini menganut demokrasi.

Menurut Musni memang seharusnya tidak perlu takut merespon pembentukan KAMI karena kelahirannya sendiri merupakan bagian dari proses demokrasi.

"Tentu keadaan ini juga kita harus hati-hati. Maksudnya, tidak usah terlalu khawatir dampak dari organisasi ini, karena juga pandangan mereka akan disampaikan ke Presiden. juga ke DPR, MPR," katanya.

Pembentukan koalisi, menurut Musni, mestilah menjadi pelajaran berharga.

"Kenapa ini terjadi karena parlemen kita tidak sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Karena dikooptasi oleh kekuasaan. Itu pernah terjadi di Orban, kekuasaan tunggal oleh Golkar. Rakyat tidak bisa berdaya. Akhrinya cari kanal baru lewat reformasi," kata Musni.

Dalam konferensi pers, Din menjelaskan alasan dideklarasikannya koalisi aksi. Yakni, karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa.

Selain itu, Din juga mengatakan telah mendapatkan dukungan dari berbagai daerah yang akan ikut mendeklarasikan KAMI dari daerahnya masing-masing dalam bentuk join declaration.

"Alhamdulillah, jelang deklarasi, KAMI sudah mendapatkan dukungan dari banyak daerah, dengan terbentuknya KAMI Sumut, Sumsel, Jateng, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jatim, Jabar, Kalsel, Sulsel, Sulbar, Kaltim, Gorontalo, dan juga terbentuk KAMI di Amerika, Australia, Selandia Baru, Qatar, Swiss, Taiwan ,dan beberapa negara lain," katanya. [sra]