-->

Breaking

logo

August 16, 2020

Demo Tolak Omnibus Law Dicukongi Oleh Arsitek Kerusuhan Mei 2019?

Demo Tolak Omnibus Law Dicukongi Oleh Arsitek Kerusuhan Mei 2019?

NUSAWARTA - Demo tolak omnibus law ini bukan gerakan mahasiswa yang murni seperti gerakan 1998 yang ingin melengserkan Soeharto dari kursi kepemimpinan yang pada tahun tersebut. Demo penolakan omnibus law ini bukan lagi disusupi, tapi dikerjakan secara terang-terangan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Joko Widodo.

Orang-orang yang ada di belakang demo penolakan omnibus law ini adalah orang-orang yang sakit hati dan barisan-barisan lama yang ingin kebangkitan orde baru. Mereka rela membayar mahal para pasukan nasi bungkus itu yang di dukung oleh anak dari mantan penguasa.

Mereka tega-teganya membuat demo yang anarkis dan begitu menakutkan sehingga polisi harus dikerahkan untuk mengawasi mereka. omnibus law adalah sebuah kebijakan yang sedang digodok pelaksanaannya oleh pemerintah dan DPR.

Undang-undang tentang upah kerja ini justru harusnya membuat mereka mendapatkan pekerjaan dengan lebih baik dan lebih mudah lagi. Akan tetapi ketidakpahaman mereka tentang UU ini, membuat banyak sekali orang-orang yang termasuk dan mudah di setir.

Mereka taunya omnibus law Ini adalah sebuah UU yang membuat negara-negara lain dan orang-orang asing bisa bekerja di Indonesia. Itu adalah sebagian kecil yang diatur dari undang-undang tersebut.

Tapi secara keseluruhan undang-undang omnibus law ini adalah membuka peluang terlebar bagi orang-orang pengangguran untuk bisa mendapat pekerjaan khususnya warga negara Indonesia. Pemahaman yang sempit dan juga streaming busuk yang dikerjakan oleh elit politik global dan juga para konspirator ini membuat undang-undang ini menjadi bias.

Pemahaman mereka dikotori oleh kotoran-kotoran yang sudah mendarah daging di dalam otak para arsitek di balik layar tersebut. bahkan deklarasi KAMI di Indonesia kemaren-kemaren ini diduga menjadi motor penggerak dari orang-orang bodoh yang bisa dibayar murah itu. Mereka ingin Indonesia hancur lebur berantakan dengan pengangguran yang begitu banyak.

Padahal gerakan extra ordinary yang dicanangkan dan digalakkan oleh presiden Joko Widodo justru sangat bisa didukung oleh undang-undang cipta kerja ini. Lucunya mereka memaknai omnibus law ini sebagai undang-undang yang yang menutup peluang kerja.

Padahal sudah jelas dari etimologinya adalah omnibus law merupakan undang-undang cipta kerja. Bahkan dari pandemi Corona virus yang mengglobal ini membuat Indonesia harus justru segera menuntaskan dan merampungkan undang-undang ini agar tidak banyak celah yang bisa bikin bounce back. Pada akhirnya kemaren-kemaren ini mahasiswa turun kejalan dari berbagai kota untuk melakukan demonstrasi dan apa yang menjadi akhirnya?

Ricuh, rusuh, ban dibakar sehingga asap pekat membumbung ke langit. Ini adalah kebodohan yang harus dibayar oleh mereka dan kemungkinan akan ada cluster mahasiswa untuk mereka yang terkena covid 19 saat demonstrasi. Saya bingung juga kalau di Jakarta, kenapa sih Anies Baswedan membiarkan mereka demo yang nggak jelas tujuannya itu.

Diduga keras bahwa ada elit-elit politik yang bermain kotor di belakangnya. bagaimanapun mereka harus mencoba mengguncang Joko Widodo agar tidak selesai 2 periode. Upaya mereka begitu keras dan saya harus apresiasi kebodohan mereka.

Tapi Mau sampai kapan negara ini maju jika orang-orang yang melakukan demonstrasi adalah orang bodoh yang sengaja dibiarkan untuk mengetahui hal yang salah. Saya kira justru orang-orang inilah yang harus ditangkap dan dicari tahu oleh Polisi.

Dalang kerusuhan ini harus ditangkap Segera Karena saya yakin bahwa mereka adalah orang yang itu-itu saja dan bukan orang yang lain lagi. dalang demo Mei 2019 pun juga kita harus lihat keterkaitannya dengan dalang demo hari kemarin.

Saya menduga sangat kuat bahwa ada orang-orang yang sengaja ingin memancing di air keruh dan membuat situasi negara ini tetap rontok dengan perekonomiannya yang terombang-ambing di bawah tekanan virus covid 19 yang mewabah ini. Sudah waktunya presiden Joko Widodo tegas dengan mereka-mereka ini sehingga masa depan bangsa ini tetap ada dan tetap terjamin.

Saya jadi paham kenapa pemerintah mungkin sekali meminta para pegiat sosial media untuk menenangkan netizen yang seringkali memprovokasi para orang-orang bodoh itu. Saya tidak langsung mau mempersalahkan siapapun ketika ada dugaan pemerintah membayar buzzer untuk menenangkan situasi. Justru negara hadir dalam hal ini, jika benar demikian.

Karena memang situasi di tengah-tengah covid 19 dan juga penolakan omnibus law ini akan membuat Indonesia semakin hancur. Tapi kalau pun pemerintah membayar buzzer untuk menenangkan situasi ini, kenapa Seword enggak dapat info apa-apa ya? Apakah karena Seword minta Terawan dan Edhie Prabowo untuk dibuang dari posisi menteri? Hahaha.

Maksudnya begini loh, kalau mau demo sama berikan alasan yang jelas bukan hanya sekedar bakar ban dan nanti kalau ada mayat, mayatnya diangkut oleh Gabener. Berikan alasan jelas. Jangan sekadar tuolol.

Begitulah jelas-jelas. [source: seword]