-->

Breaking

logo

August 29, 2020

DPR Bela Ahok: Kerugian Pertamina Masih Wajar Kok, Untuk Hasilnya Lihat Aja Nanti Tahun 2026

DPR Bela Ahok: Kerugian Pertamina Masih Wajar Kok, Untuk Hasilnya Lihat Aja Nanti Tahun 2026

NUSAWARTA - Polemik kerugian PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 11 triliun kembali mendapat tanggapan dari politisi. Bagi anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja Pertamina hingga merugi. 

Yakni, harga minyak dunia, nilai tukar, serta penurunan permintaan akibat pandemi.

Menurut Herman, terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara langsung berdampak terhadap nilai impor minyak mentah (crude oil) dan produk BBM untuk konsumsi dalam negeri.

"Pertamina hanya bisa memenuhi crude 400-500 ribu barel per hari. Sementara, sebagian besar dari total konsumsi BBM sebesar 1,6 juta barel per hari masih mengandalkan dari impor," kata Herman, Sabtu (29/8/2020).

Faktor lainnya, penurunan konsumsi BBM sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19, menurut dia, ikut menekan pendapatan Pertamina, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir.

"Pandemi ini otomatis menyebabkan demand mengalami penurunan. Tak hanya bagi konsumsi masyarakat, bagi kebutuhan industri dan maskapai penerbangan ikut menurun signifikan," jelasnya.

Dia melanjutkan, penugasan pemerintah guna meningkatkan produksi BBM melalui pembangunan kilang ikut mempengaruhi pendapatan perusahaan pelat merah ini. 

Pertamina tengah mengembangkan kapasitas empat kilang di Balongan, Cilacap, Balikpapan, dan Dumai serta membangun kilang baru di Tuban dan Bontang.

Proyek ini diharapkan selesai 2026 agar bisa mengurangi impor BBM yang menjadi sumber defisit neraca perdagangan. Menghadapi situasi seperti ini, sambung dia, diharapkan Pertamina bisa lebih efisien agar kebutuhan migas bagi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.

Pada kesempatan itu, Herman memberikan apresiasi terhadap Pertamina yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seluruh pegawainya. 

Kondisi ini berbeda dengan sejumlah perusahaan atau BUMN yang mengurangi pegawainya karena pandemi. [bzlw]