-->

Breaking

logo

August 16, 2020

Esensi Demokrasi Kriminal, Apa Itu?

Esensi Demokrasi Kriminal, Apa Itu?

NUSAWARTA - Rizal Ramli, dalam wawancara dengan Okezone Selasa 19 Maret 2013, menjelaskan demokrasi kriminal sebagai sistem demokrasi di Indonesia yang telah dibajak oleh kekuatan uang, kekuatan koruptif dan money politics.

Sebagai bukti Rizal menunjuk fenomena ratusan gubernur, bupati dan walikota yang terjerat kasus korupsi. 

Penguasa uang yang korup itu, menurut Jeffrey Winters, disebut oligarki. Bagaimana oligarki mengendalikan sistem politik Indonesia sehingga menjadikan demokrasi Indonesia kriminal?

Menurut Rizal basis (akar, sebab fundamental) dari demokrasi kriminal adalah candidate threshold atau ambang batas dukungan partai politik yang dibutuhkan seseorang untuk mencalonkan diri menjadi presiden, gubernur, bupati atau walikota.

Sebagai contoh, ambang batas dukungan capres adalah 20%. Sejak Pemilu 2004 tidak ada satu partaipun yang memperoleh 20% suara sehingga dengan sendirinya seorang capres membutuhkan dukungan paling sedikit dari 2 partai politik.

Masalahnya, dukungan tersebut tidak gratis. Rizal Ramli bersaksi bahwa setiap dukungan partai bernilai milyar bahkan ratusan milyar. 

Seorang calon presiden, gubernur, bupati atau walikota menghabiskan uang banyak sekali untuk mengikuti pemilu.

Biaya terbesar adalah biaya memperoleh cap dukungan partai politik. Pengeluaran yang besar itu tidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka bila akhirnya berhasil menjabat.

Maka terbuka peluang perselingkuhan itu. Oligarki datang dengan uang. Uang tidak gratis. Oligarki ingin mengamankan dan meningkatkan kekayaannya. 

Mereka berkolusi dengan penguasa mengincar sumberdaya alam, anggaran negara atau akses penentuan kebijakan politik.

Kolusi oligarki dan penguasa ini, tidak bisa tidak, menciptakan korupsi di tingkatan tertinggi eksekutif, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. 

Kolusi oligarki dengan penguasa merusak prinsip dan praktek pemerintahan yang baik. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang sempat merebak sekarang melayu dengan cepat.

Selepas Pilpres 2019 kolusi oligarki dan penguasa melaju semakin cepat. Kolusi itu sekarang juga melibatkan lembaga legislatif. 

Kolusi oligarki, eksekutif dan legislatif telah memproduksi perundang-undangan kriminal yang memberikan kekebalan hukum kepada penguasa sehingga menjadi sangat leluasa merampok keuangan negara, hak-hak petani dan buruh, kekayaan alam dan lingkungan yang adalah hak generasi masa depan.

Saat ini Indonesia berada di tepi jurang malapetaka. Kezaliman telah menjadi produk resmi lembaga-lembaga negara. [okezone]