-->

Breaking

logo

August 17, 2020

FSGI Sebut Hibah Merdeka Belajar Tidak Sah, Berpotensi Rugikan Negara

FSGI Sebut Hibah Merdeka Belajar Tidak Sah, Berpotensi Rugikan Negara

NUSAWARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menghargai niat baik penyerahan merek Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal yang dihibahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI.

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengatakan, niat baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, yaitu sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

“Hibah yang diumumkan kepada publik oleh pemilik merek dagang dan Kemdikbud RI pada Jumat (14/8), hanya menyampaikan bahwa merek Merdeka Belajar akan dihibahkan melalui surat kesepakatan, bukan akta hibah,” kata Retno dalam keterangannya, Senin (17/8).

Menurut Retno, akta hibah mensyaratkan dibuat di hadapan notaris dan ada perwakilan Negara (dalam hal ini Kemenkumham RI).

“Selain itu tercermin pemilik merek tidak akan melepas sepenuhnya, karena ada kesepakatan yang menyebutkan bahwa merek dagang tersebut akan dipakai bersama,” imbuhnya.

Retno menjelaskan, penyerahan hibah kepada lembaga Negara menurut pasal 1880 KUH Perdata harus seijin atau diketahui oleh Kepala Negara.

Selama akta hibah belum dibuat, seharusnya Kemdikbud belum atau tidak mempergunakannya terlebih dahulu, agar ada kepastian hukum.

“Atas dasar tersebut, FSGI menduga kuat penyerahan Hibah cacat prosedur, ada ketidakcermatan pejabat negara, berpotensi melanggar asas umum pemerintahan yang baik, berpotensi merugikan keuangan Negara, dan patut diduga ada konflik kepentingan,” beber Retno.

“Untuk itu, FSGI mendorong ada perbaikan penyerahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan jangan hibah, tetapi wakaf,” pungkas Retno. [pjst]