-->

Breaking

logo

August 16, 2020

Gara-gara ini, Ombudsman Minta Menteri Nadiem Evaluasi Kurikulum

Gara-gara ini, Ombudsman Minta Menteri Nadiem Evaluasi Kurikulum

NUSAWARTA - Ombudsman RI mengaku menerima aduan dari orang tua murid dan guru tentang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Selain itu, masalah jaringan internet hingga ketersediaan waktu bagi orang tua yang bekerja untuk mendampingi PJJ membuat model ini belum optimal karena mengejar kurikulum normal.

Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy berpendapat PJJ dengan menggunakan platform daring di masa pandemi Covid-19 ini perlu dievaluasi untuk meminimalisir potensi gagalnya target pembelajaran.

"Kurikulum yang baru perlu disusun dan diberlakukan untuk penyederhanaan materi tanpa mengurangi kualitas pendidikan," ujar Ahmad Suaedy, dikutip dari Suara.com, Minggu (16/8/2020).

Menurut Suaedy, para pihak pelaku atau pelaksana pembelajaran mengeluhkan sistem dan daya dukung teknis yang masih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk itu, lanjutnya, Ombudsman berpendapat PJJ dengan menggunakan platform daring pada pandemi Covid-19 ini perlu dievaluasi untuk meminimalisir potensi gagalnya target pembelajaran.

Ia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mempercepat penerapan kurikulum khusus atau darurat di tengah pandemi Covid-19. 

Ombudsman juga meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyediaan jaringan internet gratis pada beberapa titik.

Termasuk penyediaan alat atau gawai yang dapat digunakan secara bergantian oleh siswa atau tenaga pendidik yang membutuhkan.

Suaedy mengatakan, pihaknya menerima laporan bahwa baik guru maupun siswa mengeluhkan kendala teknis dalam PJJ seperti keterbatasan dalam penyediaan gawai, paket data dan keterbatasan akses jaringan internet.

Sementara itu, menanggapi rencana kegiatan pembelajaran tatap muka di beberapa daerah, Suaedy mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dinas pendidikan setempat dan wajib memperoleh persetujuan dari Kemendikbud dan Satgas Covid-19.

"Selama vaksin Covid-19 belum ditemukan dan diedarkan, sebaiknya kegiatan belajar tatap muka di sekolah bagi daerah yang pernah ada kasus terinfeksi Covid-19 ditunda terlebih dahulu," kata Suaedy.

Selain itu, Suaedy menjelaskan, untuk mengurangi beban selama pembelajaran jarak jauh, Suaedy berharap Kemendikbud membuat panduan yang lebih mudah dipahami dan dipraktikkan orang tua atau wali siswa.

"Orang tua dituntut untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang mengikuti PJJ. Hal tersebut menimbulkan problem sosial baru karena banyak orang tua/ wali murid yang berbenturan waktu dengan jadwal bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga," ungkapnya.

Suaedy mengakui penggunaan platform daring dalam PJJ juga dikeluhkan oleh para guru maupun murid. Karena dianggap monoton dan membosankan, sehingga mengurangi semangat dan ekspresi belajar yang kondusif.

"Kemendikbud perlu memastikan setiap platform dan atau media pembelajaran daring yang digunakan agar disisipkan gim ringan yang bermuatan edukasi. Sehingga pembelajaran tidak monoton," jelasnya. [lwjstc]