-->

Breaking

logo

August 19, 2020

Gerakan KAMI Bisa Melahirkan Gerakan Serupa Kritisi Pemerintah, Ada Arah Menuju Pilpres?

Gerakan KAMI Bisa Melahirkan Gerakan Serupa Kritisi Pemerintah, Ada Arah Menuju Pilpres?

NUSAWARTA - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi Din Syamsuddin sebagai control sosial bagi pemerintah masih dipertanyakan banyak pihak.

Pasalnya, sejumlah tokoh yang tergabung dengan KAMI merupakan bekas birokrat dan relawan pada Pilpres 2019.

Tak heran, jika sebagian pihak menarik kesimpulan bahwa aksi dilakukan KAMI akan menjadi panggung politik untuk Pilpres 2024.

Namun, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai bahwa Deklarasi KAMI tersebut yang diselenggarakan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, tak ada kitannya dengan Pilpres 2024.

“Itu murni gerakan membela rakyat dan mengkritisi Pemerintah,” kata Ujang Direktur Ekskutif Indonesia Political Review (IPR), Rabu (19/8/2020).

“Karena soal Pilpres itu kan jalurnya via partai. Kalau gerakan non-partai seperti KAMI, tidak,” sambungnya.

Tapi, lanjut Dosen Universitas Al Azhar ini, jika KAMI ingin berjuang di Pilpres 2024, mesti lewat via Partai Politik (Parpol).

Kendati begitu, gerakan KAMI menjadi penting, kata Ujang, Karena bagaimanapun pemerintah butuh kritik. Saat ini tak ada lagi check and balance di parlemen.

“Oleh karena itu, KAMI menjadi gerakan yang penting di saat ini, dan efeknya bisa akan banyak lagi gerakan-gerakan yang berani untuk mengkritik pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, KAMI melakukan Deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).

Dalam Deklarasi tersebut, turut hadir, di antaranya, Din Syamsuddin, Said Didu, Refly Harun, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, MS Kaban, Rizal Ramli, Rochmad Wahab, Ahmad Yani dan sejumlah tokoh lainnya.

Sejumlah tokoh KAMI dalam acara deklarasi itu mendesak Presiden untuk bertanggung jawab sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya.

Serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. [pjst]