-->

Breaking

logo

August 25, 2020

Guru Besar UPI: Keluarga Petahana Dicalonkan, Berkah Demokrasi pun Hilang

Guru Besar UPI: Keluarga Petahana Dicalonkan, Berkah Demokrasi pun Hilang

NUSAWARTA - Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi menilai, seperti yang sudah-sudah, pola pencalonan oleh partai politik di Pilkada 2020 masih tidak sehat. Apalagi, jika partai politik menjatuhkan pilihan agar keluarga petahana dicalonkan sebagai kepala daerah.

"Jadi dengan pola-pola seperti sekarang, mengejar popularitas, tidak memperhatikan substansi, pengalaman jabatan, jatuh pada artis, petahana atau keluarga petahana, atau pengusaha yang jauh dari politik, sebenarnya itu akan makin jauh dari pemimpin yang orisinil," kata Karim, saat dihubungi, Selasa 25 Agustus 2020.

Dia menjelaskan, ada kecenderungan parpol hanya memilih calon kepala daerah dari unsur petahana/keluarga petahana, pengusaha, dan artis. Petahana/keluarga petahana dipilih karena punya modal kekuasaan, di mana berbagai sumber daya berkumpul.

Sememtara pengusaha dipilih lantaran punya modal finansial, yang dianggap dapat membeli popularitas. Pun demikian dengan kalangan artis, yang dianggap populer sehingga jadi pilihan parpol dalam menentukan kandidat kepala daerah.

"Saya tidak melihat sosok, bukan karena suka atau tidak suka, tapi sebagai orang yang setiap hari mendidik demokrasi kepada mahasiswa, menanamkan keyakinan. Kita mendapatkan berkah demokrasi itu karena ada kesempatan untuk ulang alih kekuasaan, alternation of power, dan dijamin kesamaan di dalam kesempatannya," katanya.

Menurur Karim, yang paling critical dari tiga kalangan tersebut adalah ketika parpol memajukan keluarga petahana sebagai calon kepala daerah. Keluarga petahana itu bisa anak, mantu, ponakan, ipar, atau bini, yang kemudian dia singkat sebagai politik ampibi.

"Soalnya, kalau jabatan dikavling berdasarkan silsilah dan golongan darah, maka satu-satunya berkah demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk maju dalam kandidasi, itu hilang. Kalau berkah demokrasi itu hilang, maka sebenarnya kita sudah kehilangan substabsi demokrasi, yang memberikan kesempatan," paparnya.

Semestinya, Karim menilai, keluarga petahana, pengusaha, maupun artis maju di Pilkada didasarkan pada pengalaman keterlibatannya menangani urusan-urusan publik. Bukan semata karena faktor kekuasaan atau popularitas. Pengalaman dalam menangani urusan publik itulah yang kemudian menjadi landasan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Siapa yang paling dalam keterlibatannya, paling intens pergumulannya dengan masalah sosial, dia yang akan kita pilih. Fair dan clear, karena setiap orang kan bisa engagement. Itu yang ingin kita lihat, tumbuh, di kalangan mereka yang berhasrat maju ke dalam politik," katanya.

Karim menyimpulkan, penentuan sosok yang dicalonkan bukan karena popularitas, punya modal, ataupun privilege personal karena keluarga petahana. Melainkan murni karena keterlibatan seseorang dalam menangani urusan publik.

"Jadi, intinya, ruhnya, itu volunteerism, kesukarelaan, tanggung jawab, kepada warga. Jadi seseorang maju, ya karena dia dibutuhkan. Meskipun tidak langsung diminta oleh warga, tapi dia dibutuhkan, karena sumbangsih dia kepada warga itu sudah terbukti bermanfaat," tukasnya.***