-->

Breaking

logo

August 16, 2020

Ironi Indonesia Merdeka, Papua Masih Terjajah

Ironi Indonesia Merdeka, Papua Masih Terjajah

NUSAWARTA - Pemimpin pembebasan Papua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, meminta rakyatnya untuk mengubah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia akhir pekan ini menjadi hari berkabung. Ini sekaligus jadi refleksi untuk menandai 58 tahun pendudukan Indonesia pada Bumi Cenderawasih tersebut, tulis Morning Star.

Dia mengatakan minggu itu, “Sangat penting bagi ingatan kolektif rakyat West Papua. Pun, United Liberation Movement for West Papua tak sudi mengakui tanggal (proklamasi kemerdekaan RI) sebagai momen pembebasan,” tukasnya.

“Pada 15 Agustus 1962, perundingan rahasia antara pemerintah Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat memutuskan nasib rakyat saya. Tidak ada orang Papua Barat yang diajak berkonsultasi, dan referendum yang dijanjikan kepada kami dalam Perjanjian New York 1962 omong kosong besar, tidak pernah terjadi,” jelasnya pada sumber yang sama.

“Bagi kami orang Papua Barat, Perjanjian New York adalah perjanjian yang tidak memenuhi janji,” kata Wenda.

Ia juga mengeluhkan bagaimana selama 58 tahun Papua telah berada di bawah tekanan dan pendudukan ilegal Indonesia. Benny menyebut Papua telah dipaksakan menjadi bagian wilayah Indonesia sejak awal. Padahal faktanya, Papua sangat berbeda dari Indonesia secara geografis, kultural, hingga linguistik. Sejak 1963, Benny menyatakan bagaimana 500.000 orang Papua telah terbunuh selama pendudukan ilegal pemerintah Indonesia.

Sejak (Perjanjian New York), lebih dari 500.000 telah dibunuh oleh pasukan Indonesia dalam apa yang dikatakan oleh pemimpin ULMWP sebagai “pendudukan dan penjajahan ilegal atas tanah Papua.”

“Kami tidak mengakui Hari Kemerdekaan Indonesia di Papua Barat – tanah kami bukan Indonesia, dan ini bukan hari kemerdekaan kami. Sebaliknya, kami masih menunggu hari kemerdekaan kami yang sebenarnya ketika akhirnya, kami mendapatkan kembali hak untuk dengan bebas menentukan masa depan politik kami sendiri,” katanya.

ULMWP menuntut referendum kemerdekaan yang diawasi secara internasional untuk Papua Barat.

BENARKAH PAPUA DIJAJAH INDONESIA?

Ada alasan mengapa salah satu pendiri Republik, Moh Hatta kukuh menginginkan agar nasib Papua diserahkan kepada mereka sendiri, termasuk jika mereka ingin merdeka dari Indonesia. Dalam sidang BPUPKI 11 Juni 1945, ia menyebut Papua adalah rumpun yang tak punya ikatan  sejarah dengan Nusantara. Memaksakan Papua menjadi Indonesia yang secara etnis berbeda, hanya akan memberi kesan bahwa Indonesia merupakan bangsa dengan nafsu imperialistis.

Siapa nyana, keteguhan hatinya agar Papua bisa merdeka terus ia pertahankan hingga di Konferensi Meja Bundar 1949. Ia jelas berseberangan dengan tokoh nasional lain termasuk Yamin dan Soekarno, yang bernafsu agar Papua bisa dirangkul oleh Republik.

Masalahnya nafsu tersebut justru berbuntut panjang dan mengantar Papua pada parade kekerasan hingga sekarang. Pemerintah bisa menyebut Papua bagian dari Indonesia, tapi bagaimana jika faktanya, rakyat Papua sebetulnya memang ingin merdeka?

Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid menuturkan, kekerasan bertubi-tubi di Papua dilatarbelakangi oleh pelanggaran HAM yang terus dirawat, alih-alih diselesaikan. Terdapat banyak masalah struktural yang terus terjadi serta memicu kekecewaan orang Papua hingga turun ke jalan.

Menurut Yenny, proses integrasi Papua ke wilayah NKRI pun hingga kini masih belum tuntas. Pemerintah pusat Indonesia bertanggung jawab untuk berupaya lebih demi mengintegrasikan Provinsi Papua dan Papua Barat ke dalam keseluruhan wilayah Indonesia. Perjanjian New York 1969 telah membuahkan hasil referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang membawa Papua menjadi wilayah Indonesia, suatu hasil yang diakui secara internasional.

Ia menambahkan, keresahan yang terus tumbuh di Papua bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga ketidakpuasan mengenai masalah pembangunan, kurangnya transparansi, hingga buruknya pemerintahan daerah yang dilakukan oleh para pemimpin terpilih. Salah satu upaya yang telah diberikan sebagai wujud perhatian pemerintah pusat Indonesia ialah memberikan status dan dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sayangnya masih belum dapat dinikmati oleh seluruh kalangan warga setempat.

Sebelas dua belas, Victor Mambor, jurnalis JUBI yang berbasis di Jayapura, Papua Barat, menyayangkan bagaimana pemerintah Indonesia menangani kerusuhan di Papua dengan pemadaman internet dan terus menambah aparat militer di sana. Tak hanya itu, pemerintah kolonial Indonesia juga getol membatasi pergerakan media Barat untuk mengungkap penderitaan Papua. Bahkan, media lokal sekelas JUBI dan Suara Papua pun acap kali mengalami kesulitan dalam bekerja dan mengumpulkan informasi. [mtpl]