-->

Breaking

logo

August 20, 2020

"Jejak Perseteruan Ahok Vs Anies"

"Jejak Perseteruan Ahok Vs Anies"

NUSAWARTA - Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seolah tak ada akhirnya. Adu argumen perihal kebijakan yang diambil untuk DKI Jakarta kerap mewarnai hubungan keduanya.

Kritik kerap dilontarkan Ahok kepada Anies. Begitu pula dengan Anies, yang juga kerap 'mengusik' masa-masa kepemimpinan Ahok kala itu.

Terbaru, Ahok mengkritik kebijakan Anies yang membangun kembali Kampung Akuarium, yang sebelumnya digusur oleh Komisaris Utama Pertamina itu. Menurut Ahok, kebijakan Anies itu berpotensi melanggar undang-undang (UU).

Kritik tajam itu pun menambah perseteruan yang terjadi sejak Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Berikut jejak panjang perseteruan Anies vs Ahok:

Pilgub DKI Tahun 2017

Awal perseteruan Anies dengan Ahok bermula dari Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Keduanya kerap saling sindir, baik perihal kebijakan yang diambil Ahok maupun janji politik yang diusung Anies.

Misalnya saja mengenai kebijakan reklamasi hingga penggusuran yang dilakukan Ahok saat itu. Di panggung debat calon Gubernur DKI pada Januari 2017, Anies menyebut Ahok hanya tegas soal penggusuran.

"Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis, lemah!" kata Anies saat berdebat dengan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di arena Debat Pilgub DKI 2017, Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/1/2016).

IMB Pulau Reklamasi

Perseteruan keduanya pun berlanjut setelah Ahok bebas dari penjara. Ahok kala itu harus mendekam 2 tahun di penjara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, setelah diputus bersalah dalam kasus penistaan agama. Sementara itu, Anies dan Sandiaga Uno saat itu memenangi kursi DKI-1 dan DKI-2.

Perseteruan kali ini perihal izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies saat itu 'menyeret' Ahok setelah keputusannya menerbitkan IMB di Pulau Pantai Maju atau Pulau D dipertanyakan banyak pihak.

Menurut Anies, pergub yang dibuat Ahok menjadi dasar hukum pengembang atas bangunan yang ada di pulau reklamasi. Anies pun menilai penerbitan pergub untuk pulau reklamasi tak lazim.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama. Lazimnya, tata kota ya diatur dalam perda, bukan pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies, Rabu (19/6/2019).

Ahok tak tinggal diam. Bagi Ahok, Anies hanya pandai bersilat lidah. Ahok pun heran terhadap sikap Anies yang menerbitkan izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi dengan bersandar pada Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat pada eranya.

"Aku udah malas komentarinya. Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, udah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi. Anies kan anti-reklamasi dan gubernur paling hebat, berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi," ucap Ahok saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/6/2019).

E-budgeting R-APBD DKI Jakarta

Tak berhenti di situ, perseteruan Ahok dengan Anies pun terus berlanjut. Kali ini perihal sistem e-budgeting yang digagasnya.

Hal itu bermula dari kejanggalan dalam rencana anggaran Jakarta tahun 2020. Anies pun 'menunjuk hidung' sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital tapi tidak smart. Akibatnya, masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ahok pun angkat bicara. Menurutnya, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat markup, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

Penanganan Banjir

Perihal penanganan banjir di DKI Jakarta kerap menjadi bahan untuk membandingkan Anies dengan Ahok. Termasuk kala banjir yang kembali melanda Jakarta awal tahun ini hingga menyebabkan sejumlah kerusakan dan korban meninggal dunia.

Anies kala itu bicara soal normalisasi sungai di Jakarta yang menurutnya bukan solusi. Menurut Anies, bantaran sungai yang sudah dinormalisasi pun tetap saja kebanjiran.

Percepatan normalisasi sungai sendiri dimulai saat era Jokowi-Ahok. Kala itu, ada 13 sungai yang dicanangkan untuk dinormalisasi.

"Di sini memang sudah dilakukan normalisasi, faktanya masih tetap terjadi banjir," kata Anies meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020).

Ahok kala itu pun ikut angkat bicara perihal banjir yang menggenangi Jakarta. Ahok kala itu menyerahkan sepenuhnya penanganan banjir kepada penerusnya, Anies Baswedan. Menurut Ahok, Anies lebih pintar dalam mengurusi banjir.

"Kita harus percaya, Pak Anies itu lebih pintar ngatasi-nya," kata Ahok di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020). Ahok ditanya soal perdebatan naturalisasi dan normalisasi terkait penanganan banjir di Jakarta.

Pembangunan Kampung Akuarium

Perseteruan terbaru adalah mengenai kebijakan Anies yang membangun kembali Kampung Akuarium. Anies bahkan telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

Ahok pun mempertanyakan keputusan Anies yang akan membangun kembali kampung yang digusurnya kala itu. Menurut Ahok, Anies berpotensi melanggar undang-undang.

"Mungkin Pak Anies punya caranya melanggar perda dan UU tentang cagar budaya," kata Ahok melalui pesan singkat, Rabu (19/8/2020). [dtk]