-->

Breaking

logo

August 16, 2020

Karena Ini, Warga Adat Papua Tolak Keras Perluasan Lahan Freeport

Karena Ini, Warga Adat Papua Tolak Keras Perluasan Lahan Freeport

NUSAWARTA - PT Freeport Indonesia berencana memperluas wilayah untuk tambang bawah tanah dan tambang terbuka berupa tembaga dan emas. Perluasan itu mendapatkan penolakan dari masyarakat adat di tiga kampung Papua.

Sekretaris Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS), Yohan Zonggonau mengaku menyayangkan dan menolak rencana perluasan tersebut. FPHS merupakan perwakilan masyarakat di tiga kampung adat, Tsinga, Waa, dan Arwanop (Tsingwarop), yang terancam terkena dampak dari perluasan tersebut.

"FPHS meyakini bahwa saat ini tidak tepat dilakukan rencana perluasan tersebut," ujar Yohan, dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (16/8/2020).

Yohan menuturkan, ketiga kampung adat itu adalah merupakan wilayah asli yang dihuni secara turun temurun oleh masyarakat asli tersebut. Mereka hidup dengan ekosistem dari kondisi yang ada di dalam.

"Oleh sebab itu, rencana perluasan tersebut saat ini tidak tepat," ucapnya.

Yohan menjelaskan, FPHS dalam beberapa pekan terakhir telah melakukan analisis dan menyusun Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di kampung Tsingwarop terkait perluasan lahan kerja Freeport.

Selain itu, ia menambahkan, Freeport hingga kini belum memenuhi hak dasar masyarakat di tiga kampung tersebut. Bahkan, janji perusahaan sejak 53 tahun lalu untuk membangun sekolah dan rumah sakit pun belum terealisasi.

Masyarakat di Tsingwarop juga kerap menerima kekerasan selama masa operasi perusahaan. Hingga saat ini, lanjutnya, sebagian besar warga kampung masih mengungsi akibat operasi keamanan.

Yohan juga menyoroti pembagian saham antara PT Freeport dan PT Inalum yang belum jelas. Akibatnya, sampai saat ini pembagian saham di tingkat daerah juga belum tuntas.

Yohan mengungkapkan saat ini telah terjadi longsor di salah satu dari tiga kampung Tsingwarop. Namun, hingga kini tidak pernyataan resmi dari pemerintah pusat maupun daerah menjelaskan penyebab bencana tersebut.

"FPHS menyakini peristiwa tersebut akibat dari praktik bisnis tambang yang tidak sensitif pada aspek lingkungan hidup," kata Yohan.

Adapun, sejumlah alasan lain yang menjadi sebab penolakan perluasan tersebut kata Yohan mulai dari pemenuhan hak terhadap 8.300 karyawan yang kena PHK, hingga pencemaran lingkungan.

"Masalah pencemaran sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah beracun seperti di Sungai Aghawagon, Otomona Ajkwa, penanganan tailing yang berdampak serius terhadap perairan," jelasnya.

Sementara itu, hingga kini, proses konsultasi terkait perluasan lahan oleh Freeport telah mendapat penolakan dari masyarakat adat di 3 kampung Tsingwarop. Namun demikian ia tetap khawatir sosialisasi dan konsultasi itu nantinya hanya diklaim secara sepihak.

"Jika sosialisasi ini diteruskan tanpa menyelesaikan masalah-masalah di atas, hanya akan mengakibatkan konflik alias adu domba diantara masyarakat. Sangat disayangkan," katanya. [lawjustice]