-->

Breaking

logo

August 22, 2020

Kegagalan Indonesia dan Gelombang 1 COVID-19 yang Tak Berujung

Kegagalan Indonesia dan Gelombang 1 COVID-19 yang Tak Berujung

NUSAWARTA - Baru minggu lalu, Luhut Pandjaitan, Menteri Kelautan RI dan orang kepercayaan dekat presiden, menyebut jus manggis herbal sebagai obat virus corona. Usulannya ini adalah yang terbaru dari rangkaian pengobatan ortodoks yang dikemukakan anggota kabinet Joko Widodo selama enam bulan terakhir, mulai dari doa, nasi yang dibungkus daun pisang, hingga kalung kayu putih.

Solusi tersebut mencerminkan pendekatan tidak ilmiah untuk memerangi virus corona di negara terpadat keempat di dunia ini, di mana tingkat pengujiannya termasuk yang terendah di dunia, pelacakan kontak minimal, dan pihak berwenang telah menolak penguncian bahkan ketika infeksi meningkat, Tom Allard dan Kate Lamb mencatat di Reuters.

Indonesia pada Kamis (20/8) secara resmi telah melaporkan 6.418 kematian akibat COVID-19, jumlah korban keseluruhan tertinggi di Asia Tenggara. Jika termasuk orang yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi tidak dites, angka kematiannya tiga kali lebih tinggi, lapor Reuters.

Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda mampu membendung virus, lanjut Tom Allard dan Kate Lamb. Sekarang Indonesia memiliki penyebaran infeksi tercepat di Asia, di mana 17 persen orang dinyatakan positif, meningkat hampir 25 persen di luar ibu kota Jakarta. Angka 5 persen berarti wabah tidak terkendali, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Virus ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Yang kita lakukan pada dasarnya adalah kekebalan kawanan,” ujar Prijo Sidipratomo, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pengembangan Veteran Nasional di Jakarta, kepada Reuters.

“Jadi, kita harus menggali banyak sekali kuburan.”

Kekebalan kawanan (herd immunity) menggambarkan skenario di mana sebagian besar populasi tertular virus dan kemudian kekebalan yang meluas menghentikan penyebaran penyakit.

Juru bicara pemerintah Wiku Adisasmito tidak menanggapi pertanyaan rinci dari Reuters. Ia mengatakan, angka penularan merupakan “peringatan bagi Indonesia untuk terus meningkatkan upaya penanganannya”, dan kasus positif perkapita di Indonesia lebih rendah dari kebanyakan negara. Sebelas dua belas, kantor Presiden Joko Widodo enggan menanggapi pertanyaan yang dikirim oleh Reuters.

Satu hal yang pasti, 147 ribu infeksi yang dikonfirmasi di Indonesia dari populasi 270 juta jiwa jauh lebih sedikit daripada jutaan yang dilaporkan di Amerika Serikat, Brasil, dan India, dan di bawah negara tetangga Filipina, yang memiliki kurang dari setengah populasi Indonesia.

Namun, skala sebenarnya dari wabah di Indonesia mungkin masih tersembunyi: India dan Filipina menguji empat kali lebih banyak per kapita, sementara AS menguji 30 kali lebih banyak.

Statistik dari Our World in Data, sebuah proyek penelitian nirlaba yang berbasis di Universitas Oxford, menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-83 dari 86 negara yang disurvei untuk keseluruhan tes per kapita.

“Kekhawatiran kami belum mencapai puncak, puncaknya bisa datang sekitar Oktober dan mungkin belum selesai tahun ini,” ungkap Iwan Ariawan, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, dikutip Reuters.

“Saat ini, kami tidak bisa mengatakan itu terkendali.”

‘OMONG KOSONG MURNI’

Pada awal pandemi, pemerintah Indonesia lambat menanggapi dan enggan mengungkapkan apa yang diketahuinya kepada publik, menurut lebih dari 20 pejabat pemerintah, manajer laboratorium uji, dan pakar kesehatan masyarakat yang berbicara kepada Reuters.

Sementara kasus melonjak di negara-negara tetangga dan memiliki 3.000 alat uji reaksi berantai polimerase (PCR) (tes yang disetujui WHO untuk mendeteksi virus corona) siap pada awal Februari, pemerintah mengatakan kurang dari 160 tes telah dilakukan pada 2 Maret.

Pada 13 Maret, Jokowi mengatakan pemerintah menahan informasi agar tidak “menimbulkan kepanikan”. Selama dua minggu pertama Maret, pemerintah menyembunyikan setidaknya setengah dari infeksi harian yang disadari, dua orang yang memiliki akses ke data tersebut mengatakan kepada Reuters. Kedua orang tersebut menuturkan, mereka kemudian dilarang melihat data mentah.

Seruan Jokowi pada Maret untuk perluasan besar-besaran rapid test mungkin telah merusak rezim pengujian negara, menurut Alvin Lie, seorang komisaris di kantor Ombudsman Indonesia, pengawas resmi pemerintah.

Studi ilmiah telah menunjukkan rapid test (yang menguji antibodi dengan sampel darah) ternyata jauh kurang akurat daripada metode PCR, yang menggunakan swab test dari hidung atau tenggorokan untuk mengetahui materi genetik. Dorongan Jokowi untuk menggunakan tes yang kurang andal mengalihkan sumber daya dari tes PCR, menurut tiga manajer lab kepada Reuters.

Lie mengatakan, para importir rapid test (termasuk perusahaan besar milik negara dan perusahaan swasta), memperoleh “keuntungan besar” dengan mengenakan biaya kepada konsumen hingga satu juta rupiah, meskipun setiap tes hanya berharga 50.000 rupiah.

Pada pertengahan April, pemerintah provinsi mengatakan, rapid test di provinsi di Jawa Barat, Bali, dan Yogyakarta menghasilkan ratusan negatif palsu dan positif palsu.

TAPI TES TERUS BERLANJUT

Maraknya tes mahal yang tak masuk akal membuat pemerintah akhirnya memberlakukan batasan harga sebesar Rp150.000. Pada Juli, Indonesia juga secara resmi menyarankan pemerintah provinsi dan lainnya agar tidak menggunakan rapid test untuk tujuan diagnostik dalam pedoman terbaru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Namun, sambung Lie, ada persediaan yang sangat besar dan rapid test masih dilakukan secara luas, termasuk untuk menyaring pekerja kantor dan pelancong untuk memungkinkan mereka bergerak bebas selama 14 hari.

“Itu seperti mengatakan selama 14 hari ke depan setelah rapid test mereka bebas dari virus. Itu benar-benar tidak masuk akal. Semua itu menunjukkan, dan tidak terlalu akurat, apakah mereka bebas dari virus ketika sampel diambil,”ungkap Lie kepada Reuters.

Adisasmito menolak berkomentar apakah seruan presiden untuk rapid test merusak upaya pengujian secara keseluruhan. Dia mengakui ketidakakuratan rapid test, tetapi mengatakan itu masih berguna dalam beberapa situasi di mana kapasitas untuk menggunakan tes PCR terbatas, termasuk menyaring wisatawan. Dalam hal ini, dia tidak langsung menjawab pertanyaan tentang perusahaan yang mendapat untung besar dari tes tersebut.

Pemerintah pusat tidak mengungkapkan tingkat rapid test nasional. Namun, data dari Jawa Barat menunjukkan, mereka telah melakukan tes cepat 50 persen lebih banyak daripada tes PCR.

Pejabat pemerintah mengatakan, 269 laboratorium dengan mesin PCR sekarang beroperasi. Namun, laboratorium semakin tidak dapat memenuhi permintaan seiring infeksi meningkat. Jumlah kasus yang dicurigai (mereka yang memiliki gejala COVID-19 yang belum diuji) meningkat dua kali lipat menjadi 79.000 dalam sebulan terakhir, menurut data pemerintah.

Sebagian dari masalahnya adalah kapasitas lab belum dimanfaatkan sepenuhnya, menurut empat petugas kesehatan. Seorang pejabat senior Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan kepada Reuters, Indonesia mampu menguji 30.000 orang per hari, lebih dari dua kali lipat rata-rata harian 12.650 orang yang dites selama sebulan terakhir.

Lima manajer laboratorium dan konsultan yang dihubungi oleh Reuters mengatakan, kegagalan untuk menggunakan kapasitas pengujian negara tersebut disebabkan oleh salah urus pemerintah yang menyebabkan kekurangan staf dan reagen, bahan kimia yang diperlukan untuk pengujian.

Adisasmito tidak menanggapi pertanyaan tentang manajemen pengujian pemerintah. Pekan lalu, menjelaskan kekurangan dalam pengujian, Yurianto mengatakan laboratorium tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa semua spesimen, di mana beberapa laboratorium bekerja dengan hari dan jam yang terbatas. [mtpl]