-->

Breaking

logo

August 30, 2020

Lanjutan Kasus Suap Pinangki, Kapan Nih MA dan eks JAM Intelijen Bakal Diperiksa?

Lanjutan Kasus Suap Pinangki, Kapan Nih MA dan eks JAM Intelijen Bakal Diperiksa?

NUSAWARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum berencana memeriksa Mahkamah Agung (MA) terkait pengurusan fatwa yang diduga dilakukan jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi ketika kembali ke Indonesia. 

Tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejagung juga tidak akan periksa eks Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Jan S Maringka terkait jaksa Pinangki ke luar negeri untuk bertemu terpidana Djoko Tjandra di Malaysia. 

"Belum (ada rencana periksa MA), karena faktanya sampai sekarang belum sampai ke orang-orang yang ada di MA," kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah saat dihubungi, Sabtu (29/8/2020). 

Diketahui Mahkamah Agung (MA) melalui Juru Bicara Andi Samsan Nganro menyebut tidak ada pengurusan fatwa yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk kepentingan terpidana Djoko Tjandra.

Febrie pun mengatakan tim penyidik hingga sampai saat ini belum memperoleh alat bukti terkait keterlibatan MA dalam pengurusan fatwa. Apa Jampidsus Kejagung berusaha melindungi MA dan eks JAM Intelijen Jan S Maringka?

"Hingga sampai saat ini memang belum ada keterkaitan disana (MA), karena sebatas hubungan jaksa Pinangki dengan Djoko Tjandra, itu yang kita sidik," ujar Febrie. 

Ia mengatakan jaksa Pinangki belum sempat menyerahkan berkas pengurusan fatwa ke MA, karena Djoko Tjandra memutuskan untuk beralih ke upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang ditangani Anita Kolopaking sebagai kuasa hukum. 

Meski demikian, jaksa cantik Pinangki sudah menyerahkan berkas permohonan fatwa ke Djoko Tjandra pada waktu bertemu di Malaysia. 

"Pinangki sodorkan ke Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa. Tapi terputus saat dipelajari. Sebelum pengurusan fatwa di MA, sudah di putuskan oleh Djoko Tjandra. Nah penyidik mendalami itu, kenapa di putuskan di tengah jalan, kok tidak berlanjut. Dan beralih jadi pengurusan PK melalui Anita," paparnya.                 

"Pengurusan fatwa gagal, dan beralih ke pengurusan PK. Ketika beralih itu, langsung ke Anita," sambungnya. 

Febrie menegaskan bahwa jaksa Pinangki menawarkan kepada Djoko Tjandra itu bisa mengurusi fatwa agar terpidana perkara korupsi hak tagih Bank Bali itu tidak di eksekusi. 

"Pinangki seolah-olah bisa mengurus fatwa supaya Djoko Tjandra tidak di eksekusi ketika masuk ke Indonesia," tegasnya. 

Selain itu, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan pihaknya tidak akan memeriksa mantan JAM Intelijen Jan S Maringka, karena seluruh jaksa yang berencana bepergian ke luar negeri harus mendapatkan izin dari JAM Intel sesuai peraturan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

"Tidak ada itu JAM Intel (diperiksa). Nggak nyambung kalau ke situ. Dia (Pinangki) itu kan (tugasnya) di Pembinaan. Masa ke JAM Intel. Itu proses di Pengawasan, kan pelanggaran disiplin di sana," ucap Ali di gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Jan S Maringka diduga menghubungi Djoko Tjandra saat sebelum ditangkap sekitar akhir Juni 2020. 

Sebelumnya diketahui Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sebesar Rp 7,4 miliar. Jaksa Pinangki pada awalnya diduga membantu pengurusan PK Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian saat ini beralih ke pengurusan fatwa di MA. 

Setelah jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada 11 Agustus 2020 malam. Kemudian jaksa Pinangki Sirna Malasari ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari yang terhitung selama 11-30 Agustus 2020.

Pinangki pun disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 250 juta. [akrt]