-->

Breaking

logo

August 13, 2020

Mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin Catatkan Rekor, Satu-satunya Kepala Daerah yang Dua Kali Ditahan KPK

Mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin Catatkan Rekor, Satu-satunya Kepala Daerah yang Dua Kali Ditahan KPK

NUSAWARTA - Mantan Bupati Kabupaten Bogor Rahmat Yasin (RY) kembali ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/8/2020).

Ini berarti, Rahmat Yasin sudah dua kali menjadi tahanan di lembaga antirasuah tersebut.

Berdasarkan catatan PojokSatu.id, Rahmat Yasin menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang dua kali berurusan dengan KPK.

Kali ini, Rahmat Yasin terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana sejumlah SKPD sekitar Rp8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pilkada dan pileg 2013 dan 2014 lalu.

Selain itu, Lili mengungkap, rahmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KPK RI, Kamis (13/8/2020).

“Kami menahan tersangka RY, Bupati Bogor periode 2008-2014, selama 20 hari sejak tanggal 13 Agustus 2020 hingga 1 September 2020,” kata Lili.

Sebelum dijebloskan ke Rutak KPK cabang di Pomdam Jaya Guntur, Rahmat Yasin akan lebih dulu menjalani protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Lili menjelaskan, uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pilkada dan pileg 2013 dan 2014 lalu.

Selain itu, Rahmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

“Gratifikasi tanah diduga diberikan oleh seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren,” tuturnya.

Sementara itu, gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Atas perbuatannya, Rachmat Yasin dijerat Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, ini adalah kedua kalinya Rahmat Yasin berurusan dengang KPK dalam kasus alih fungsi lahan hutan di Kabupaten Bogor.

Kasus itu diawali OTT KPK pada 7 Mei 2014 lalu.

Selain Rahmat Yasin, kasus tersebut juga menyeret tiga tersangka lain yakni mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor M Zairin.

Juga dari unsur swasta, yakni FX Yohan Yap, serta Komisaris Utama PT Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala.

Keempatnya lantas divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Saat itu, Rahmat Yasin divonis lima tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta.

Ia diduga menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan rekomendasi surat tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

Pada 8 Mei 2019 lalu, Rahmat Yasin akhirnya bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung.

Namun pada 25 Juni 2019, ia kembali dijerat KPK sebagai tersangka. [pjst]