-->

Breaking

logo

August 29, 2020

MPR: 64% Kekayaan RI Ada di Laut, Baru Dikelola 20%

MPR: 64% Kekayaan RI Ada di Laut, Baru Dikelola 20%

NUSAWARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan potensi maritim Indonesia sangat luar biasa besar, hampir 64 persen kekayaan alam Indonesia ada di perairan dan laut. Menurutnya, jika semua itu dikelola dengan maksimal akan sangat berdampak baik buat kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Namun, dari diskusi terakhir saya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) waktu itu ada Pak Menteri, ada juga penasehat KKP, saat itu menyampaikan bahwa potensi laut kita, potensi maritim kita itu baru terkelola 20 persen," ujar Guz Jazil sapaan akrab dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2020).

Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuturkan hal tersebut harus mendapatkan perhatian lebih serius. Sebab, jangan sampai rakyat tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari posisi maritim Indonesia yang sangat strategis ini bahkan dikenal sebagai poros maritim dunia.

"Sebab, jika sebagai poros maritim dunia belum bisa mensejahterakan rakyat maka bisa menjadi pertanyaan, apakah sebutan poros itu nyata atau hanya sekedar jargon," imbuhnya saat menjadi pembicara dalam acara Diskusi Empat Pilar bertema 'Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir' di Kompleks Parlemen kemarin.

Politisi kelahiran Pulau Bawean Gresik Jawa Timur ini mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mempercepat dan memperluas serta memaksimalkan pengelolaan potensi maritim Indonesia, di antaranya adalah regulasi atau kebijakan yang berubah-ubah.

"Seperti dulu ada regulasi sekian kapal tenggelam sekarang berubah, lalu lobster dulu tidak boleh sekarang berubah," tambahnya.

Masalahnya, lanjut Gus Jazil, bukan soal perubahan kebijakan tapi sejauh mana seharusnya, kebijakan itu dapat memberdayakan nelayan atau masyarakat di pesisir sekaligus bisa meningkatkan pendapatan.

"Intinya, perlu ada konsistensi kebijakan atau regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat nelayan dan pesisir," ucapnya.

Hal lainnya, mesti ada peningkatan sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur.

"Saya yakin kuncinya di situ yakni penyiapan SDM yang cukup, fasilitas yang cukup, apakah air bersih, listrik dan lain-lain. Saya kasih contoh dari kampung saya, di pulau Bawean tempat saya lahir. Di laut Bawean banyak ikannya tetapi masyarakat setempat tidak menikmati itu semua, karena tidak ada storage-nya atau teknologi penyimpanan ikan, tidak ada industrinya, aliran listrik tidak cukup. Makanya banyak penduduk yang memilih merantau," ujarnya.

Dia menegaskan semua itu perlu sinergitas yang kuat terkait kebijakan dari pusat sampai daerah, yang terukur, terencana dan bisa dikontrol.

"Yang juga harus dipahami adalah titik tekan dan dasar dari semua upaya memaksimalkan potensi maritim Indonesia adalah implementasi amanat Pasal 33 UUD NKRI Tahun 1945 itu sangat jelas, sejak sebelum amandemen maupun setelah amandemen bahwa perekonomian Indonesia diatur dengan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkasnya. [dtk]