-->

Breaking

logo

August 20, 2020

PDI Perjuangan Minta Jokowi Buka Pintu Dialog dengan Tokoh KAMI

PDI Perjuangan Minta Jokowi Buka Pintu Dialog dengan Tokoh KAMI

NUSAWARTA - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka pintu dialog dengan tokoh gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Kata dia, hal perlu dilakukan agar tidak ada kesan bahwa Jokowi hanya mau berdialog dengan tokoh yang satu suara dengan pemerintah saja.

"Sekarang Jokowi buka dong, Istana ajak mereka dialog point to point, biar kelihatan. Jangan hanya dialog dengan tokoh yang satu suara dengan beliau saja," kata Effendi seperti melansir CNNIndonesia, Rabu 19 Agustus 2020.

Kata dia, jika itu tidak dilakukan maka rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto usai penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidaklah menyelesaikan persoalan.

Pasalnya kata dia, langkah Jokowi menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) tidak berhasil menarik seluruh gerbong pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu.

"Ketika Jokowi mengambil Prabowo masuk koalisi pemerintah, tapi ternyata tidak serta merta kekuatan di belakang Prabowo ikut dalam gerbongnya, hanya Prabowo saja yang ikut. Kelihatannya hanya Prabowo saja yang terbawa [dengan Gerindra]. Saya melihat ini tidak menyelesaikan masalah, secara formal ya, tapi apakah juga diikuti kekuatan yang sama di akar rumput, ini yang saya tidak kelihatan jelas" jelasnya.

Menurut dia, situasi pemerintahan Jokowi saat ini mengulangi situasi yang terjadi di periode kedua era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil menguasai mayoritas fraksi.

"Era SBY yang menguasai mayoritas parlemen tapi tidak juga menghasilkan hal yang lebih baik," katanya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah merespons tuntutan gerakan KAMI secara substantif.

Sebab menurutnya, tujuh dari delapan tuntutan KAMI sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
Dia juga meminta agar Jokowi mau membahas setiap tuntutan yang dilayangkan KAMI.

Seperti diketahui, dalam deklarasinya, KAMI mengeluarkan delapan tuntutan, di antaranya mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.

Kemudian, menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.

Tuntutan lainnya, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

Selain itu, menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan. [lwjstc]