-->

Breaking

logo

August 12, 2020

Pegawai KPK Jadi ASN, DPR: Ibarat Api dalam Sekam

Pegawai KPK Jadi ASN, DPR: Ibarat Api dalam Sekam

NUSAWARTA - Anggota DPR, Mardani Ali Sera menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. Pegawai KPK kini resmi beralih status menjadi ASN.

Menjadikan pegawai KPK sebagai ASN ibarat api dalam sekam, bisa menjadi masalah jika dibiarkan. Independensi jadi taruhan karena terganggu birokrasi yang panjang.

“Semakin lemah dan bahkan makin lumpuh dalam penegakan hukum merupakan dua hal yang tengah membayangi KPK,” kata Mardani di akun Twitternya, Rabu (12/8).

“Amat disayangkan. Ini efek domino dari revisi UU KPK yang dilakukan beberapa waktu yang lalu,” lanjutnya.

Ia mengatakan aturan ini sejak awal tidak tepat, KPK merupakan lembaga yang mencerminkan organisasi modern dengan logika kerja yang amat dinamis. 

Jika dibiarkan menjadi ASN, KPK akan sulit melakukan inovasi sekaligus menghilangkan semangat independensi karena KPK akan tunduk pada kebijakan birokrat.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menyatakan, lembaga antikorupsi dalam suatu negara harus independen dan bebas dari pengaruh manapun. 

Tren positif penanganan korupsi di Indonesia selama ini harus dijaga.

“PP ini boleh jadi akan menurunkan pencapaian KPK selama ini,” ujarnya.

Ia mengingatkan, output kerja dari KPK adalah memberantas korupsi. Berbeda dengan ASN yang salah satu target kerjanya bergantung pada serapan anggaran.

“Maka biarkan KPK mengurus dan desain sistem kerjanya sendiri sehingga tetap independen pada ranahnya. Jangan bebani dengan hal-hal tidak perlu,” katanya. [okz]