-->

Breaking

logo

August 30, 2020

Pemindahan Ibukota Penuh Ketidakpastian, Spekulan Tanah Masih Gentayangan

Pemindahan Ibukota Penuh Ketidakpastian, Spekulan Tanah Masih Gentayangan

NUSAWARTA - Setelah wacana pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan berlarat-larat selama satu tahun, permintaan tanah mulai berkurang di tengah COVID-19, tetapi spekulan masih ramai bergentayangan.

“Apakah Anda memiliki tanah untuk dijual?”

Itulah pertanyaan yang paling sering dijumpai di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tahun lalu, menyusul pengumuman Presiden Joko Widodo soal pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ibu kota sendiri dianggap perlu karena Jakarta, kota yang disesaki 10 juta penduduk, sudah saatnya membagi beban mengatasi kemacetan lalu lintas yang menelan kerugian ekonomi US$ 7 miliar per tahun. Channel News Asia (CNA) melaporkan, kota ini juga merupakan salah satu kota yang menurut para ahli, paling cepat tenggelam di Bumi, atau persisnya pada 2050.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, di sisi lain, memiliki risiko bencana alam yang minimal, kata presiden dalam pengumumannya. Pun, secara geografis berada di tengah negara di mana pemerintah telah memiliki sekitar 180.000 hektar tanah.

Pengumuman pemerintah Agustus lalu menyebabkan lonjakan permintaan untuk bidang tanah di lokasi ibu kota baru. Akan tetapi dengan pandemi COVID-19 dan penundaan pengembangan, permintaan tampaknya telah berkurang untuk saat ini. Meski begitu, mereka yang diwawancarai oleh CNA mencatat, tanah di sekitar lokasi ibu kota tetap dicari dan dipandang sebagai investasi yang baik untuk masa depan.

Sebagai informasi, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pemerintah mengubah prioritasnya, menunda pengembangan proyek senilai Rp466 triliun (US$ 32 miliar) itu. Satu tahun berselang, ibu kota baru tetap menjadi rencana yang ditahan dengan beberapa kali pemerintah menegaskan tak akan membatalkannya sama sekali.

Karena maju mundurnya pemerintah mengeksekusi rencana pemindahan ibu kota, penjualan tanah pun bukan lagi pembicaraan di kota.

“Tidak ada yang membicarakan tanah lagi, tidak seperti tahun lalu ketika banyak orang dari luar kota makan di restoran saya membicarakannya,” kata Eko, seorang pemilik restoran di Penajam Paser Utara yang seperti kebanyakan orang Indonesia, hanya menggunakan satu nama.

Ketika CNA bertemu dengan Eko di restorannya tahun lalu, dia mengatakan, yang dibicarakan pelanggan setiap hari adalah harga tanah.

Debi, seorang penduduk kota minyak Balikapan sekitar 80 km timur Penajam Paser Utara, sependapat. Dia juga menyaksikan lonjakan permintaan tanah di kotanya tahun lalu, tetapi antusiasme telah mereda untuk saat ini.

Meskipun saat ini tidak ada pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, Suharso Monoarfa, menteri yang mengawasi ibu kota baru menjelaskan rencana induk masih dikerjakan.

“Rencana detailnya akan menyusul, kemudian kami akan memasukkan pekerjaan infrastruktur dasar di kota-kota yang akan mendukung ibu kota negara masa depan, misalnya, Balikpapan, Samarinda,” tuturnya pada sumber yang sama.

Ia juga mengungkapkan, investor masih tertarik di ibu kota baru. Masih ada beberapa investor, imbuhnya, termasuk investor domestik yang masih berminat. Hingga berita ini diturunkan, mereka masih ajek menanyakan kapan megaproyek bisa dimulai.

“Saya kira ini juga penting karena setelah COVID-19, pemulihan ekonomi akan (fokus pada) destinasi investasi yang menjanjikan kapitalisasi tinggi dan cepat, salah satunya di Indonesia adalah proyek ibu kota.”

Monoarfa menyambut baik negara lain untuk berinvestasi, terutama sesama anggota ASEAN. Karena itulah, ia berharap pandemi bisa segera pergi.

“Menurut saya, karena nanti (ibu kota baru) juga akan menjadi simbol persahabatan di ASEAN, mengapa tidak ada warisan dari negara-negara ASEAN yang berkontribusi pada ibu kota ini?”

SPEKULAN MASIH GENTAYANGAN

Meski belum jelas tindak lanjut proyek ibu kota, media lokal melaporkan dugaan penjualan tanah ilegal di Pulau Malamber dekat Provinsi Kalimantan Timur. Kasus kepulauan Malamber menjadi perhatian pihak berwenang setelah pada Juni dilaporkan, seorang pria diduga menjual pulau seluas 6,4 ha seharga Rp2 juta kepada Bupati Penajam Paser Utara, yang juga seorang pengusaha.

Dihuni oleh sekitar lima keluarga, Malamber merupakan bagian dari rangkaian pulau Balabalakang yang secara teknis berada di Provinsi Sulawesi Barat, namun lebih dekat dengan Teluk Balikpapan dan pantai Kalimantan Timur.

Menurut Konstitusi, penjualan dan pembelian pulau adalah ilegal di Indonesia.

Saat dikonfirmasi, tersangka penjual berujar, dia telah menjual tanah di pulau itu dan bukan pulau itu sendiri, polisi setempat di Sulawesi Barat masih menyelidiki kasus tersebut. Dalam hal ini, pengacara Bupati Penajam Paser Utara menolak klaim tentang keterlibatan kliennya dan mengatakan kepada CNA, bupati tidak mengetahui penjual yang dituduhkan.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim JATAM Pradarma Rupang yang telah mempelajari kepemilikan tanah di sebagian besar Kaltim meyakini rantai pulau Balabalakang akan strategis jika ibu kota baru dibangun.

Presiden Tiga Periode

“Lokasinya yang dekat dengan ibu kota baru menjadikannya jalur yang penting, terutama untuk logistik di Indonesia bagian tengah dan timur, dan juga menjadi tempat transit,” kata Rupang.

Para pemerhati lingkungan mengklaim, praktik jual beli tanah secara umum masih marak terjadi di daerah tersebut.

“Hal itu (pandemi) tidak menghentikan sejumlah pengusaha dari luar Kaltim untuk melakukan survei lahan di sejumlah desa di Kecamatan Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan,” kata Rupang lagi.

Sikbukdin, kepala suku Paser Balik di Penajam Pasar Utara sependapat. Ia mengaku masih menerima telepon dari orang-orang yang berminat membeli tanahnya.

“Ya, masih banyak orang tapi tidak jelas siapa mereka. Mereka (mengaku) ​​berbicara atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” kata Sibukdin.

“Saya jawab ibu kota baru masih belum jelas, tidak mungkin Bappenas mencari tanah sendiri,” kata pria 57 tahun yang tidak mau menjual tanahnya.

Lokasi pasti ibu kota baru ini belum terungkap namun banyak yang bertaruh di kecamatan Sepaku dan Samboja yang berada di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Senada, warga Penajam Paser Utara lainnya juga mengungkapkan masih banyak menerima permintaan dari pembeli tanah yang berminat. Petani Hamzah, yang sering menjadi perantara antara penjual dan pembeli tanah, mencatat harga tanah tidak turun meskipun terjadi pandemi terutama di Kecamatan Sepaku karena ketersediaan tanah langka.

“Masyarakat baru berpikir positif bahwa proyek ibu kota baru akan dimulai tahun depan,” tambahnya.

Awalnya, pemerintah berencana memulai pembangunan ibu kota baru tahun ini di atas sebidang tanah awal seluas 40.000 ha dan mengalihkan fungsi administrasi pusat ke lokasi ibu kota baru pada 2024.

TAIPAN PROPERTI OPTIMIS

Di kota minyak Balikpapan, Yoga Gunawan, manajer umum superblok Borneo Bay City, yang terdiri dari mal, perkantoran, hotel, dan apartemen, mengatakan penjualan relatif stabil.

Ketika presiden mengumumkan pemindahan ibu kota pada akhir Agustus tahun lalu, Borneo Bay City bertindak cepat dan langsung menerbitkan iklan satu halaman penuh propertinya di surat kabar nasional keesokan harinya.

Meski dilaporkan terjadi penurunan penjualan properti di Balikpapan sebesar 15 persen pada kuartal kedua 2020, Gunawan optimis properti tersebut tetap menjadi investasi yang baik.

“Menurut informasi terkini, ibu kota baru masih akan dikembangkan… Masyarakat Balikpapan masih optimistis dengan pemindahan ibu kota baru,” ujarnya kepada CNA.

Ali Tranghanda, CEO dari konsultan properti dan penasihat Indonesia Property Watch, menambahkan bahwa permintaan tanah dan properti di daerah di mana ibu kota baru diperkirakan akan melambat, tetapi potensinya masih ada.

“Harga tanah masih stabil dengan koreksi keseluruhan sekitar 1 persen hingga 3 persen,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan dalam jangka panjang potensi pasar masih sangat tinggi.

“Rencana (relokasi ibu kota) masih ada, dan ada pihak yang skeptis dengan anggaran yang besar untuk relokasi.

Namun, situasinya bukan karena hal teknis melainkan karena pandemi.

Meski ada ketidakpastian, Debi, warga Balikpapan, masih berharap ibu kota baru segera terwujud.

“Jika ibu kota baru ada di Kalimantan Timur maka akan mendongkrak perekonomian,” tutupnya. [mtpl]