-->

Breaking

logo

August 22, 2020

Pengamat Nilai Draft Perpres Tugas TNI Soal Terorisme Berpotensi Langgar HAM

Pengamat Nilai Draft Perpres Tugas TNI Soal Terorisme Berpotensi Langgar HAM

NUSAWARTA - Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti mengungkapkan, bahwa Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi terorisme masih bermasalah. 

Ia menegaskan, jangan sampai upaya pemberantasan terorisme menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM

“Raperpres pelibatan TNI dalam menangani terorisme harus mengacu pada apakah Raperpres telah sesuai dengan prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum bertumpu pada asas-asas pembatasan kekuasaan berdasarkan hukum dan hak asasi manusia,” tegasnya, dalam acara Seminar Online Center For The Study Of Religion And Culture/CSRC Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul Quo Vadis Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, kemarin.

Ia menambahkan, model keterlibatan militer dalam penanganan terorisme seharusnya mengacu pada perbantuan terhadap otoritas penegak hukum dan konsep Criminal Justice Model. 

Di Indonesia, pendekatan tersebut melalui konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Pendekatan terorisme adalah tindak pidana sehingga tunduk pada soal keamanan, bukan pertahanan. Perbantuan militer dalam mengatais terorisme terhadap instansi sipil bersifat last resort, di bawah kendali otoritas sipil dan terbatas pada penguatan kapabilitas yang dibutuhkan,” jelasnya.

Adapun menurutnya, pelibatan militer dalam OMSP dapat dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara. Apa itu keputusan politik negara? 

Menurut penjelasan Pasal 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR.

“Masalahnya dalam Raperpres pengerahan TNI hanya cukup dengan perintah Presiden,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah telah merampungkan penyusunan Raperpres tersebut. Drafnya telah diserahkan kepada DPR beberapa waktu lalu untuk dibahas bersama pemerintah. [idkt]