-->

Breaking

logo

August 25, 2020

Pengamat: Tak Seperti Soeharto, Jokowi Sulit Bangun Dinasti Politik

Pengamat: Tak Seperti Soeharto, Jokowi Sulit Bangun Dinasti Politik

NUSAWARTA - Pengamat menyebut bahwa Presiden Jokowi tak akan mampu membangun dinasti politik seperti yang dilakukan oleh Soeharto pada masa orde baru.

Putra dan menantu Presiden Joko Widodo dipastikan melaju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Menanggapi hal itu, pengamat politik, Salim Said mengatakan, upaya Jokowi dalam membangun dinasti politik akan mengalami kesulitan yang cukup berarti.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan ini, kesulitan dalam membangun dinasti politik lantaran Jokowi akan memasuki masa-masa sulit di akhir jabatannya.

Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang peraturan Pemilu yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya boleh menjabat selama dua periode. Artinya Jokowi yang telah menjabat selama dua periode tak diperbolehkan lagi menyalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2024.

Di masa-masa sulit seperti itu, kata Salim, Jokowi akan mendapat sedikit dukungan, terlebih adanya sejumlah tekanan dan tuntutan dari masyarakat.

“Presiden Jokowi sekarang menghadapi tahun-tahun terakhir meninggalkan istana. Nah, siapa yang akan bela Jokowi, karena pasti akan banyak tuntutan publik,” kata Salim dalam sebuah diskusi online di saluran Youtube Hersubeno bertajuk ‘Setelah Jokowi Lengser Siapa yang Akan Membela?’.

Oleh sebab itu ia menilai, jika anggota keluarga Jokowi seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution memiliki jabatan di dunia politik, paling tidak posisi mereka akan menolong sosok Jokowi.

“Barangkali perhitungan Jokowi kalau keluarganya mempunyai kedudukan-kedudukan penting dalam politik itu akan lebih menolong. Namun, itu cuma spekulasi saya saja,” ujarnya.

Berbeda dari mantan Presiden RI yang pernah menjabat selama hampir 32 tahun, menurut Salim Said, Jokowi tak memiliki posisi kuat seperti sosok Soeharto dalam membangun dinasti politik karena ia harus berkompromi dengan sejumlah kepentingan.

Terlebih, Jokowi tak memiliki kontrol penuh di parlemen seperti yang pernah dirasakan Soeharto pada masa Orde Baru.

“Karena sebenarnya tidak ada orang yang berkuasa di Indonesia sekarang seperti Soeharto dulu. Soeharto bisa membangun dinas politik karena punya dukungan penuh dari ABRI dan menguasai parlemen,” jelas Salim Said.

“Maka tidak seluruhnya kebijakan Presiden Jokowi itu adaldah kemauannya dia sendiri, dia harus berkompromi kiri kanan, tidak ada kontrolnya yang penuh di parlemen seperti dulu Pak Harto menguasai MPR dan DPR,” lanjutnya.

Ia pun menyebut sejumlah pihak yang disebut sebagai oligarki yang harus berkompromi dengan Jokowi. Sosok tersebut di antaranya, Megawati, Luhut Panjaitan, Surya Paloh, institusi Polri, serta Prabowo.

Lebih spesifik, di masa yang akan datang ia memperkirakan bahwa rival Jokowi dalam Pemilu 2019 akan menjadi salah satu oligarki kuat di Indonesia.

“Saya berpikir Prabowo Subianto akan jadi salah satu oligarki yang menguasai Indonesia. Nah, Jokowi harus berkompromi juga dengan Prabowo karena kekuatannya tidak seperti Soeharto,” imbuhnya. [hps]