-->

Breaking

logo

August 18, 2020

Polemik Edukasi! 'Penjajahan' di Kampus dan Akademikus Dibungkam

Polemik Edukasi! 'Penjajahan' di Kampus dan Akademikus Dibungkam

NUSAWARTA - Pertengahan Juli lalu, Universitas Nasional (Unas) Jakarta menjatuhkan sanksi skors hingga drop out terhadap sejumlah mahasiswa yang menggelar demonstrasi mengkritisi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Di tempat berbeda, seorang dosen bernama Saiful Mahdi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait kasus pencemaran nama baik pada April lalu. Imbas kritik kejanggalan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

Oktober 2019, diskusi terkait isu Papua yang akan digelar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong dari Politeknik Eletronika Negeri Surabaya (PENS) dibubarkan paksa oleh aparat. Bahkan LPM itu juga terancam dibubarkan kampus.

Dari sekian peristiwa itu, CNNIndonesia.com mencoba mewawancarai orang-orang yang terlibat, untuk meminta tanggapan mereka soal kebebasan berpendapat, khususnya di lingkup universitas.

Abia Indou, satu dari beberapa mahasiswa yang terkena sanksi DO di Unas, menganggap kebebasan berpendapat saat ini ditanggapi dengan cara represif seperti era orde baru. 

"Sama-sama represif. Bedanya, era orde baru militer yang membungkam. Kalau saat ini malah kampus yang menggunakan kuasanya dan mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi," kata dia, Kamis (6/8).

Ia menilai demonstrasi yang dilakukannya bersama sejumlah mahasiswa merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang.

Ia pun mempertanyakan respons kampus yang menjatuhkan sanksi DO, skorsing, hingga laporan polisi atas aksi yang mereka lakukan.

"Atas sanksi DO itu, kami sudah memperjuangkan (hak) melalui jalur hukum ataupun non-hukum," kata dia.

Tak hanya aksi demonstrasi, beberapa waktu belakangan, tepatnya pada 4 Agustus, lalu, kampusnya juga membubarkan diskusi-aksi simpatik yang akan digelar oleh Aliansi Unas Gawat Darurat.

Sementara itu, berkaca dari kasus yang menimpanya, Saiful Mahdi menilai memang ada kecenderungan menyusutnya ruang-ruang sipil secara umum.

Yang paling memprihatinkan, kata dia, adalah saat kondisi itu sudah mulai masuk ke ranah kampus. Hal itu, menurutnya, tidak sesuai dengan semangat reformasi.

"Ini jelas arus balik yang berlawanan dengan semangat Reformasi 1998. Kampus adalah benteng terakhir kebebasan berekspresi. Tapi bahkan kebebasan akademik pun sekarang terancam di kampus," kata dia, Kamis (6/8).

Ia berpendapat, khusus di kampus, demokrasi dan kebebasan akademik mulai terancam sejak menteri memiliki 35 persen suara dalam pemilihan rektor di universitas. Lalu, rektor juga memiliki 35 persen suara pada pemilihan dekan fakultas.

"Sekarang bahkan Ketua Prodi (Program Studi) saja harus loyal sama rektor," kata dia.

Sementara, Pemimpin Umum LPM Teropong Fahmi Naufala Mumtaz mengatakan diskusi membawa isu Papua, yang saat itu hendak digelar pihaknya termasuk ranah kajian akademik.

Dia berpendapat sudah seharusnya tersedia ruang yang bebas dan aman dari intervensi berbagai pihak.

"Tapi ketika reaksi dari negara melalui polisi disampaikan ke kampus yang pada akhirnya muncul dibubarin itu, itu kami sakit hati. Masa ranah kampus kita tidak bisa diskusi," kata dia, Kamis (5/8).

Ia juga mempertanyakan, mengapa diskusi-diskusi mereka sebelumnya yang tidak mengangkat isu Papua tak pernah dibubarkan.

Koordinator Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia, Herlambang Wiratraman mengatakan peristiwa yang mengancam kebebasan akademik yang terjadi belakangan ini, bukan fenomena baru."Saya merasa diskusi yang membawa isu Papua sangat rentan dibubarkan,"kata dia.

Menurutnya, peristiwa itu sudah konstan terjadi sejak 2015 lalu. 

"Kenapa 2015? Pertama karena kasus terbanyak mengancam kebebasan sipil, termasuk kebebasan akademik, itu berkaitan dengan momentum 50 tahun setelah peristiwa '65. Itu awal banyak serangan terhadap ruang diskusi debat atau riset," kata dia, Kamis (6/8).

Ia kemudian merinci pola-pola yang sering digunakan oleh aparat keamanan hingga otoritas kampus untuk membungkam kebebasan akademik.

Menurutnya, cara yang paling primitif adalah pembubaran diskusi dengan kekerasan.

"Pelakunya mulai dari kepolisian, TNI, atau juga sipil, yang pakai jubah agama maupun preman bayaran," kata dia.

Selain itu, juga ada pembatalan diskusi oleh pihak kampus, hingga persekusi. Pola lain, kata dia, melalui ancaman pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam UU ITE.

"Jadi diproses pengadilan, diproses hukum. Misal kasus Saiful Mahdi yang di Aceh. Yang lain skorsing atau dipecat, misalnya dia mengkritik kebijakan. Itu mahasiswa yang paling sering, ada juga dosen," kata dia.

Ia mengatakan pola-pola pembungkaman kebebasan akademik terus terjadi di kampus dikarenakan Indonesia tidak punya tradisi kebebasan akademik. 

"Jadi kritik saya terhadap Nadiem, dia bicara soal kampus merdeka tapi tidak bicara kebebasan akademik. Dia mau memerdekakan apa? Merdeka itu dari pikiran, dari ruang kebebasannya," kata dia.

Faktor lainnya yang menyebabkan pola itu terjadi, juga dikarenakan dunia kampus yang masih dipengaruhi warisan otoritarianisme orde baru. Selain itu, ada juga faktor impunitas yang masih kuat.

"Impunitas itu apa? Bahwa serangan terhadap kampus, tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atau administratif," kata dia.

"Beda pendapat itu biasa, kalau di kampus atau mengkritik pemerintah itu harus dihargai. Dan yang kedua, saya kira, problem impunitas harus dihentikan, jadi penegakan hukum pintu penting melindungi para akademia," ucap dia. [source: cnn]