-->

Breaking

logo

August 13, 2020

Politisi Golkar Sebut Maraknya Calon Tunggal di Pilkada 2020 karena Kehendak Partai Politik

Politisi Golkar Sebut Maraknya Calon Tunggal di Pilkada 2020 karena Kehendak Partai Politik

NUSAWARTA - Merebaknya bakal calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak menjadi tanda tanya besar bagi publik.

Pasalnya, dalam pesta demokrasi tingkat daerah tahun ini, tercatat ada 31 daerah peserta Pilkada 2020 berpotensi akan bertarung dengan kotak kosong.

Banyak menilai bahwa kasus tersebut merupakan kegagalan partai politik dalam mencetak sosok seorang figur dijadikan kepala daerah.

Meski begitu, calon tunggal tersebut dalam Pilkada diperbolehkan karena sudah diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Hanan A Rozak kepada Pojoksatu.id, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Politisi Golkar ini menilai, munculnya calon tunggal dalam kontestasi Pilkada karena kehendak dari partai politik.

“Partai-partai di sana representasi masyarakat memilih diwakili partai, tahap awal yang menentukan itu kan partai, itu representasinya di partai. Partai menghendaki seperti itu,” ungkapnya.

Hanan menambahkan, Komisi II sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

“Mungkin dalam waktu dekat ini draft RUU Pemilu sudah selesai dan segera diserahkan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, hal itu dilakukan guna memperkuat dengan adanya paslon tunggal dalam Pilkada.

Namun, Anak buah Airlangga Hartarto ini juga turut memberikan solosi mencegah terjadinya Paslon tunggal di Pilkada 2020, yakni memperlonggar persyaratan calon independen.

Opsi tersebut, lanjut legislator dapil Lampung II ini, akan di evaluasi melalui RUU Pemilu.

“Nanti ke depan kita berdasarkan pengalaman pilkada serentak sebelumnya, ternyata ada tren peningkatan calon tunggal, nanti kita evaluasi disitu,” tukasnya. [pjst]