-->

Breaking

logo

August 22, 2020

Politisi PKS: dari pada Alirkan Dana untuk Buzzer, Mending untuk Subsidi BPJS dan Bantu Guru Ngaji

Politisi PKS: dari pada Alirkan Dana untuk Buzzer, Mending untuk Subsidi BPJS dan Bantu Guru Ngaji

NUSAWARTA - Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi bagian keuangan, Anis Byarwati turut menyoroti hasil temuan Indonesia Corrupotion Watch (ICW).

Dalam temuan itu, bahwa Presiden Joko Widodo terbukti telah menggelontorkan uang negara sebanyak RP. 1,29 Terliun untuk aktivitas digital dan sebagiannya untuk influencer sebesar Rp. 90, 45 Miliar.

“Mengalokasikan anggaran untuk influencer menurut saya menunjukkan pemerintah belum memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat,” ungkapnya saat dihubungi Pojoksatu.id, Jakarta, Sabtu (22/8/2020).

Jauh lebih bermanfaat jika anggaran sebesar itu, kata Anis digunakan untuk memberi subsidi BPJS kesehatan atau Gas LPG 3 Kg guna berlangsung kebutuhan rakyat.

“Masih banyak kebutuhan rakyat yang belum dipenuhi oleh pemerintah,” Politisi Frkasi PKS ini.

“Seperti petugas pemakaman, para guru ngaji, penjual jasa dan tukang pijit, lebih layak untuk mendapatkan insentif,” sambungnya.

Anak buah Sohibul Iman ini pun meminta Pemerintah membelanjakan uang negara untuk mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana bisa mencapai tujuan dalam bernegara.

Apalagi di saat ini, lanjutnya, kondisi ekonomi negara sedang tak baik-baik saja. Semua sektor terdampak pandemi covid 19.

Menurutnya, sudah sepantasnya pemerintah menggunakan anggaran belanjanya untuk kepentingan rakyat.

“Artinya, Pemerintah harus punya skala prioritas dalam menggunakan anggaran belanjanya, ketimbang membelanjakan kepada yang tak jelas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20/8/2020 menyatakan pemerintah diduga menggelontorkan anggaran Rp90,45 miliar untuk jasa influencer, baik individu atau kelompok, dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan.

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, temuan ICW tersebut merupakan hasil dari data yang dikumpulkan sepanjang 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pun meminta pihak berwenang untuk menyelidiki lebih dalam lagi terkait dengan anggaran tersebut.

“Jika tidak jelas patut diduga itu pola bagi-bagi uang untuk para buzzer pendukung Jokowi, itu ada potensi besar korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Saya kira DPR perlu bersuara dan panggil menteri terkait,” ujarnya. [pjst]