-->

Breaking

logo

August 6, 2020

Politisi PKS Mengkritik, Jokowi Nggak Usah Kritik Menteri, Reshuffle Langsung Aja

Politisi PKS Mengkritik, Jokowi Nggak Usah Kritik Menteri, Reshuffle Langsung Aja

NUSAWARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menanggapi aksi kritik keras yang dilontarkan Presiden Joko Widodo kepada para menteri-menterinya.

Hal itu berkaitan dengan lambatnya penyerapan anggaran penanganan dampak Covid-19 di Indonesia.

Padahal, dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Jazuli menilai, kinerja para pembantu Presiden itu jelas kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2020).
“Ibarat rakyat sudah terkapar, pemerintah baru sadar,” katanya.

Karena itu, anggota Komisi I DPR RI ini mendesak Jokowi lebih ketat mengontrol kinerja para menteri.

Tujuannya, agar realisasi penyerapan anggran bisa mencapai target yang diinginkan.

Utamanya anggaran yang terkait langsung dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus.

“Tentu harus tetap akuntabel,” ingatnya.

Sebaliknya, Jazuli meminta Presiden Jokowi tidak perlu terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menteri-menterinya ke luar.

Anak buah Sohibul Iman ini menyatakn, yang ingin dilihat masyarakat adalah aksi nyata Jokowi, bukan retorikanya.

“Kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan lambat kinerjanya ya di-reshuffle saja,” tegas Jazuli.

Jazuli sepenuhnya setuju kritik Presiden kepada pembantunya, tapi jangan lupa Presiden Jokowi juga yang pegang kendali.

“Substansi kritiknya, kita semua pasti setuju, bahwa pemerintah lambat. PKS sudah lama mengkritik,” katanya.

“Cara mengatasi atau menjawab kritik sepenuhnya tanggung jawab Presiden untuk mempercepat,” sambungnya.

Menurutnya, masyarakat sendiri pasti sudah bisa menilai dan merasakan hasil serta dampaknya.

“Sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR,” pungkas Jazuli.‎ [pjst]