-->

Breaking

logo

August 21, 2020

Resmi, PNG Mendeklarasikan Diri Sebagai Negara Kristen

Resmi, PNG Mendeklarasikan Diri Sebagai Negara Kristen

NUSAWARTA - Dewan Eksekutif Nasional (NEC) Papua Nugini dipastikan telah menyetujui proposal untuk secara resmi mendeklarasikan PNG sebagai negara Kristen di bawah Konstitusinya.

Saat mengumumkan hal ini, Perdana Menteri PNG, James Marape menyatakan bahwa PNG dibangun atas dua prinsip dasar, yaitu warisan budaya dan kekristenan.

Hal ini kata dia, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Konstitusi, yang memberikan landasan bagi keberadaan PNG sebagai bangsa.

Dia menjabarkan bahwa PNG memiliki lebih dari 20 denominasi gereja Kristen yang berbeda, dimana gereja Katolik memimpin dengan keanggotaan yang mencapai 27% populasi negara itu, 19,5 % umat gereja Lutheran, 11,5 % anggota United Church, dan 10% dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK).

“Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen dan menggabungkan iman Kristen dengan sejumlah kepercayaan dan adat istiadat mereka,” katanya seperti melansir jubi.co.id, Kamis 21 Agustus 2020.

“Selama bertahun-tahun pengaruh gereja telah mengubah masyarakat di seluruh negeri, hingga menggantikan kepercayaan adat mereka dengan kekristenan, sementara beberapa telah memadukan adat dengan agama. Gereja-gereja Kristen ini juga menyediakan sekitar 60-80% layanan sosial dan kesejahteraan di negara ini. Jaringan-jaringan gereja itu dipercayai oleh semua orang.” tambahnya.

PM Marape mengatakan proposal untuk mendeklarasikan PNG sebagai negara Kristen dalam Konstitusi didukung oleh tingginya populasi warga PNG yang memeluk agama Kristen, dan pengaruhnya terhadap masyarakat di negara ini yang sangat signifikan dan mengubah kehidupan mereka.

“Meski Pembukaan Konstitusi kita dimulai dengan tradisi kita dan prinsip Kristiani yang adalah milik kita, Pasal 45 dari Konstitusi kita tidak hanya mengakui agama Kristen atau Kekristenan, tetapi juga agama yang yang lain,” ungkapnya.

“Setiap orang diberikan kebebasan beragama dan beribadah selama tidak mengganggu kebebasan orang lain, tapi kebebasan ini bukanlah kebebasan sepenuhnya. Itu dapat dikendalikan atau dibatasi oleh pemerintah untuk tujuan pertahanan, keselamatan publik, ketertiban umum, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sesuai dengan Pasal 38.” sambungnya.

Marape lalu menambahkan bahwa Pasal 55 dari Konstitusi PNG juga mendorong kesetaraan warga PNG tanpa memandang agama.

“Oleh karena itu, sejak penilaian awal, ditetapkan bahwa amandemen atas konstitusi untuk mendeklarasikan PNG sebagai negara Kristen tidak akan memiliki implikasi konstitusional yang signifikan.”

Marape juga mengatakan bahwa persetujuan Dewan Eksekutif Nasional atas proposal untuk mendeklarasikan PNG sebagai negara Kristen sekarang akan membawa perdamaian dan keamanan jangka panjang di negara itu. [lwjstc]