-->

Breaking

logo

August 25, 2020

Sanksi Menteri Tak Bermasker, Antara Parpol atau Publik

Sanksi Menteri Tak Bermasker, Antara Parpol atau Publik

NUSAWARTA - Presiden Joko Widodo diprediksi tak akan menjatuhkan sanksi kepada para menteri yang berfoto dengan tanpa masker. Pasalnya, ia dinilai sangat menjaga dukungan partai politik yang jadi asal sebagian menterinya. Meskipun, ada risiko kepercayaan publik turun.

Sebuah foto yang memuat sejumlah menteri bidang ekonomi tanpa menggunakan masker viral di media sosial. Unggahan foto itu pun menuai kritik lantaran dilakukan di tengah pandemi covid-19 di mana memakai masker dan menjaga jarak menjadi keharusan.

Beberapa menteri yang terlihat foto bersama di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, yang juga ada dalam foto, beralasan masker tidak dipakai hanya saat sesi foto.

"Semua pakai masker (selama rapat), bahkan pakai masker N95. Hanya untuk foto saja dilepas sebentar. Kalau tidak pakai masker, langsung diberi masker," ujarnya.

Namun demikian, sikap para menteri itu tetap dianggap bertentangan dengan kampanye penggunaan masker yang gencar disampaikan Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat terbatas bersama para menteri awal Agustus lalu, Jokowi bahkan telah meminta para menteri dan tim penanganan Covid-19 untuk menggencarkan kampanye penggunaan masker selama dua pekan. Meski pada rapat Senin (24/8), Jokowi menegur jajarannya lantaran kampanye masker itu belum terlihat, baik di media maupun di lapangan.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, para menteri yang berfoto tanpa menggunakan masker menunjukkan contoh buruk bagi masyarakat.

"Menteri yang tidak pakai masker ini mencerminkan para pemimpin kita itu tidak patut dicontoh. Kalau kita tidak punya contoh, apapun yang dilakukan pemerintah, oleh presiden dan menterinya akan dianggap salah oleh publik," ujar Ujang saat dihubungi, Selasa (25/8).

Ujang menuturkan, para menteri yang tak mengenakan masker itu semestinya dijatuhi sanksi sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Inpres yang diteken Jokowi pada 4 Agustus lalu, memuat soal sanksi bagi masyarakat yang tak menggunakan masker berupa sanksi teguran, administratif, hingga kerja sosial. Rincian soal sanksi itu kemudian diatur oleh masing-masing daerah.

"Pak Jokowi mengeluarkan Inpres, mengimbau untuk gunakan masker bahkan ada sanksinya. Masa menterinya sendiri melanggar? Kalau masyarakat saja disanksi, kenapa menteri tidak?" ucap Ujang.

Sejumlah provinsi diketahui telah menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta bahkan telah mengantongi Rp2,47 miliar per 4 Agustus lalu. Jumlah itu diperoleh dari hasil denda pelanggar protokol kesehatan selama PSBB transisi yang mayoritas berasal dari pelanggaran tak memakai masker.

Meski demikian, Ujang meyakini para menteri tak akan dijatuhi sanksi serupa yang diatur dalam Inpres. Ia menilai Jokowi hanya akan menegur atau menyindir para menteri yang tak menggunakan masker.

"Kalau sanksi enggak mungkin. Paling hanya menegur dan menyindir. Karena bagaimanapun menteri-menteri itu di-back up parpol dan Pak Jokowi sangat menjaga itu," katanya.

Hal serupa disampaikan pengamat politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati. Ia menilai sikap para menteri itu kontradiktif dengan peraturan yang dibuat oleh Jokowi soal penggunaan masker. Apalagi selain tak memakai masker, para menteri juga terlihat saling berdempetan saat berfoto.

"Ini jelas sekali ada kontradiksi terhadap aturan yang dibuat dengan praktiknya yang justru dilanggar para petinggi," ucap Wasisto.

Ia juga mempertanyakan alasan foto itu bisa diunggah hingga menjadi konsumsi publik. Menurut Wasisto, sesi foto bersama itu umumnya hanya untuk seremonial dan kepentingan internal.

"Masalahnya juga kenapa harus di-upload? Hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh jadi konsumsi ruang publik," tuturnya.

Kendati demikian, Wasisto meyakini, Jokowi tak akan menjatuhkan sanksi bagi para menteri seperti yang diatur dalam Inpres. Sanksi yang bakal diberikan hanya berupa teguran seperti yang kerap dilakukan Jokowi selama ini.

"Kecil kemungkinan presiden jatuhkan sanksi karena tentu presiden tidak mau melakukan kegiatan politik yang berisiko. Urusannya bisa dengan partai yang mengusung menteri tersebut. Selain itu isunya juga kecil," ujar Wasisto.

Ia menilai, pemerintah akan semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat terkait penanganan covid-19. Sikap para menteri yang dianggap lalai pada aturan, juga akan membuat masyarakat semakin tak peduli.

"Kalau pejabatnya sudah begini, apalagi masyarakatnya. Ini akan pengaruh ke kepercayaan publik dan mungkin akan membuat publik semakin tidak mematuhi aturan," katanya. [cnn]