-->

Breaking

logo

August 23, 2020

Serikat Guru Surati Jokowi Terkait Merek Dagang Merdeka Belajar

Serikat Guru Surati Jokowi Terkait Merek Dagang Merdeka Belajar

NUSAWARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) turun tangan memperbaiki penyerahan hibah merek dagang Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal. 

Permintaan FSGI tertuang dalam Surat Istimewa/VII_FSGI/2020, yang juga ditembuskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Ketua Komisi X DPR RI Syaeful Huda.

“FSGI mendorong penyerahan tidak dalam bentuk hibah, tetapi wakaf dengan menggunakan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.  Wakaf memungkinkan merek dagang ini dapat selama-lamanya digunakan negara karena penyerahannya utuh. Wakaf jauh lebih kuat dari hibah. Wakaf juga melibatkan Kementerian Agama yang juga memiliki satuan pendidikan madrasah dan pondok pesantren”, ujar Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8).

Dalam surat tersebut, turut dilampirkan kajian hukum perbaikan penyerahan merek Merdeka Belajar yang disusun Dewan Pakar FSGI.

Ia menduga kuat adanya celah pelanggaran hukum dalam penyerahan hibah merek dagang Merdeka Belajar. 

Heru juga menilai adanya dugaan melindungi kepentingan pihak tertentu dengan indikasi cacat prosedur karena belum mendapat izin dari Presiden Indonesia.

Disisi lain, belum dalam bentuk akta hibah yang dibuat notaris. Lalu, belum terdaftar pula dalam pengalihan hak merek dagang di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 

Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, pengalihan hak merek dalam rupa hibah tidak bisa hanya diumumkan lewat konferensi pers dan berwujud kesepakatan antara Direktur PT Sekolah Cikal dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Proses perjanjian hibah berpotensi melanggaran UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah terkait dugaan ketidakcermatan pejabat negara, dan bisa menimbulkan kerugian keuangan negara karena program Merdeka Belajar dibiayai APBN.

Retno juga menduga adanya konflik kepentingan dalam kesepakatan rencana hibah merek dagang Merdeka Belajar yang diserahkan PT Sekolah Cikal kepada Mendikbud Nadiem Makarim.

“Program Merdeka Belajar yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa adalah pekerjaan besar, perlu ada gerakan kerjasama elemen bangsa. PT Sekolah Cikal, publik tanah air, setiap orang Indonesia, bermimpi besar ingin melihat posisi hak negara, akibat hukum dari penyerahan hak atas benda Merdeka Belajar kepada negara. Sehingga, menempatkan negara kuat dan berwibawa”, ucapnya. [alna]