-->

Breaking

logo

August 31, 2020

Susi Sering Ikut Protes, Lantang atau Lancang?

Susi Sering Ikut Protes, Lantang atau Lancang?

NUSAWARTA - Tak hanya doyan ngobok-ngobok kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat ini dipegang Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti ternyata ikut memprotes pencalonan Gibran Rakabuming di Pilkada Kota Solo. Apakah sikap ini menunjukkan Susi lantang atau lancang ke Presiden Jokowi yang lima tahun lalu jadi bosnya itu.

Sikap Susi yang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu diungkap budayawan sekaligus seniman Sudjiwo Tedjo saat ngobrol ngalor ngidul dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Yogyakarta, malam Minggu kemarin.

Mahfud menghabiskan waktu malam Minggu berkumpul dengan para seniman dan budayawan Yogyakarta. Pertemuan digelar di Warung Bu Ageng, milik Butet Kertaradjasa yang berada di Mantrijeron.

Acara berlangsung gayeng. Para seniman mengungkapkan segala unek-uneknya kepada Mahfud. Selain Butet, seniman dan budayawan lain yang hadir ada penari Didik Nini Thowok, Sudjiwo Tedjo, penulis Agus Noor, dan lain-lain.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengampanyekan protokol kesehatan. Mahfud juga cerita program pemerintah menghadapi pandemi corona. Kata dia, kegiatan ekonomi sangat penting, tapi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak juga penting.

Ia melihat kedua kegiatan itu belum seimbang. Karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap seniman dan budayawan ikut terlibat dalam kampanye protokol kesehatan.

"Saya kira efektif jika lewat seniman dan budayawan, karena seniman dan budayawan itu pendekatannya lebih persuasif," kata Mahfud. Setelah itu, giliran para seniman menyampaikan masukan kepada Mahfud.

Diawali dengan Butet. Kepada Mahfud, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap seorang menteri terkait penyaluran bantuan untuk seniman. Butet mengritik pola penyaluran bantuan sosial bagi seniman.

Dia bilang, pola pemberian bansos kepada seniman sebaiknya dikemas dengan cara berbeda. Misalnya, dengan membeli karya-karya seniman. "Pola seperti itu sebagai tanda kehadiran negara menghargai karya-karya seni," tegas Butet.

Setelah itu, Sudjiwo Tedjo yang memberikan masukan. Kepada Mahfud, dalang nyentrik ini bicara soal kekompakan masyarakat dalam menanggulangi pandemi yang mulai memudar.

Padahal, menurut dia, di awal-awal pandemi, masyarakat begitu kompak dan punya energi kreatif untuk saling membantu. Ia menduga, menurunnya kekompakan itu dipicu hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

"Di awal-awal, tiga bulan pertama itu betul, kita saling bantu. Makin lama kok makin enggak ada. Malah makin curiga satu sama lain. Antara lain, dugaan saya, karena orang-orang di atas itu dalam tanda kutip patut dipertanyakan," kata Presiden Djancuker ini.

Tak cuma itu, Tedjo juga menitipkan pesan Mahfud agar disampaikan kepada Jokowi. Menurut dia, jika permintaan ini terpenuhi, masyarakat bisa kembali kompak.

"Karena beliau enggak datang, saya titip. Kalau mau masyarakat kompak lagi, mbok anak sama mantu itu mundur pak dari pencalonan Pilkada," ungkap Tedjo.

Anak dan mantu yang dimaksud Tedjo itu adalah anak dan mantu Presiden Jokowi. Gibran yang putra sulung Jokowi jadi calon walikota Solo, sedangkan Boby Nasution yang jadi suami Kahiyang, nyalon di Medan.

Mahfud langsung menjawab lugas omongan Tedjo. "Surat Keputusan (SK) pencalonan keduanya sudah turun," kata Mahfud. "SK-nya sudah turun ya pak? Karena dengan itu (mundur) kita akan percaya lagi,” timpal Tedjo.

Sampai dialog ini barulah muncul nama Susi dari mulut Tedjo. Tedjo mengaku, pesannya soal agar anak Jokowi mundur dari pencalonan itu, datang dari Susi, mantan anak buah Jokowi di periode lalu.

Susi, kata Tedjo, berkirim pesan lima kali dalam dua hari yang isinya sama, meminta Gibran legowo mundur dari Pilkada Solo.

"Begini pesannya, Mas Tejo, tolong itu, you punya sahabat itu, kasih tahu bapak, kan dia deket sama bapak. Apa pesennya? Itu yang Solo suruh mundur," tutur Tedjo seraya menirukan gaya bicara Susi.

Sampai di situ saja Tedjo bawa-bawa nama Susi. Lalu, dia nyerocos lagi. Tedjo mengaku tetap menghargai keputusan Gibran. Karena maju mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun bakal calon kepala daerah merupakan hak politik setiap warga negara.

"Tapi kan di atas hukum, kalau enggak salah ada etika. Jadi itu aja, kenapa kita kok jadi saling curiga lagi," ujarnya. "Salam buat bapak (Jokowi), kalau sana (Gibran dan Bobby) mundur, kita akan kompak lagi pak. Karena melihat ini buat bangsa," Tedjo menutup penyampaian pesannya ke Mahfud.

Mahfud tidak memberikan jawaban panjang lagi atas semua pernyataan panjang Tedjo ini.

Menyikapi rame-rame soal penolakan pencalonan Gibran yang disuarakan mantan anak buah Jokowi sendiri, pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam punya pandangannya.

Dia mengatakan, pencalonan seorang bisa dilihat dari tiga perspektif. Legal formal, politis, dan etik. Secara aturan formal, memang tidak ada larangan keluarga atau kerabat orang yang berkuasa untuk mencalonkan diri.

Artinya pencalonan Gibran sah secara aturan. "Mahkamah Konstitusi pun tidak melarang. Karena ini merupakan hak seseorang untuk dipilih dan memililih," kata Hikam tadi malam.

Dari segi politik, lanjut Hikam, posisi Gibran sangat kuat. Ia didukung partai besar seperti PDIP. Jadi sangat besar kemungkinan untuk menang. Jadi wajar kalau mendapat dukungan secara politik. "Yang agak bermasalah memang dari etik,” ungkap Hikam.

Hikam menilai wajar jika soal etik ini dipermasalahkan seniman dan budayawan. Karena bagi mereka, pencalonan Gibran ini menciderai salah satu amanat reformasi, yaitu memerangi KKN.

Pencalonan Gibran dirasa kurang elok dan dicurigai. "Bagaimanapun, Gibran dengan kapasitas saat ini sangat susah sekali bisa masuk pencalonan kalau bukan seorang anak presiden. Kapasitas dan pengalamannya dalam politik, mengelola masyarakat, masih jauh," paparnya.

Namun, kata Hikam, soal ini kembali lagi pada Jokowi dan Gibran, serta semua partai pendukungnya. "Apakah mereka cukup bisa diyakinkan atau tidak dengan pertimbangan ini," tegasnya.

Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf punya pandangan yang lebih tegas dan keras. Dia mengatakan, pencalonan Gibran bukan hanya tidak pantas secara etik tapi lebih filosofi lagi tidak membangun proses demokrasi yang berkualitas.

Menurut Asep, saat ini masyarakat juga merasakan ketidakberesan itu. Wajar kalau mantan pembantu Jokowi seperti Susi dan para seniman memberikan masukan.

Bahkan terkesan lantang dan lancang. "Hemat saya memang sangat penting memberikan kesempatan kepada para calon kepala daerah yang mempunyai kualitas dalam kompetisi yang fair dan terbuka. Tidak memaksakan," kata Asep. [rkmr]