-->

Breaking

logo

August 19, 2020

Tudingan KAMI Berburu Kursi Menteri Kejauhan, Gak Masuk Akal, Tipikal Penguasa Saat Ini Tidak Potong Kue ke Pengkritik

Tudingan KAMI Berburu Kursi Menteri Kejauhan, Gak Masuk Akal, Tipikal Penguasa Saat Ini Tidak Potong Kue ke Pengkritik

NUSAWARTA - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dianggap sebatas ajang kecantikan atau beauty contest oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno. 

Di mana para deklarator sedang berlomba untuk mendapat jatah kursi menteri dari Presiden Joko Widodo.

Dasar anggapan ini, dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno kurang kuat. 
Dia yakin, sekalipun ada reshuffle, jatah menteri tidak akan jatuh ke tangan salah seorang tokoh yang ada di KAMI.

Sebab, karakteristik kepemimpinan negara saat ini mustahil memberikan kue jabatan kepada pengkritik.

"Tipikal penguasa sekarang tak akan pernah ngasih kue kekuasaan ke kelompok pengkritik," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/8).

Oleh karena itu, dosen politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyimpulkan sosok pengganti para menteri yang akan direshuffle Jokowi mustahil berasal dari KAMI.

"Reshuffle mungkin saja kapan terjadi. Tapi enggak mungkin aktivis KAMI jadi menteri. Kejauhan," demikian Adi Prayitno. 

Gerakan KAMI Tidak Bisa Diredam dengan Jatah Kursi Menteri

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan secara terbuka kemarin mendapat banyak terpaan isu miring.

Beberapa di antaranya menyebutkan, KAMI hanya berupaya mendapatkan jatah kue reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Bahkan muncul isu di media sosial yang menyebut gerakan yang digagas oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin adalah upaya untuk menggulingkan kepemimpinan Jokowi.

Wacana yang kontroversial ini mengundang komentar pengamat politik dari Universitas Islam Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin.

Secara khusus, dia mengamati persoalan isu reshuffle yang dikait-kaitkan oleh sejumlah pihak yang menuduh KAMI meminta jatah menteri sebagai suatu anggapan yang keliru.

"Soal isu reshuffle dan gerakan KAMI merupakan suatu yang beda. Reshuffle merupakan domain presiden. Dan gerakan KAMI merupakan domain dan bagian dari gerakan civil society," ujar Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/8).

Justru menurutnya, jikalau benar Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini, maka yang akan diangkat menjadi menteri baru adalah orang-orang yang berasal dari partai politik dan atau kalangan profesional di luar tokoh-tokoh KAMI.

"Reshuffle itu jatahnya partai-partai politik dan profesional di luar tokoh KAMI. Jadi kalau ada reshuffle pun itu tak akan ada yang diambil dari tokoh KAMI," ungkapnya.

Karena itu, direktur eksekutif Indonesia Political Review ini menyimpulkan, gerakan KAMI tidak akan bisa diredam dengan cara membagi-bagikan kue kekuasaan di dalam pemerintah.

"Sepertinya cara meredam KAMI bukan dengan menjadikan orang-orang KAMI jadi menteri," demikian Ujang Komarudin menambahkan. [rml]