-->

Breaking

logo

September 5, 2020

Apa Alasan Komisi VII DPR Mengusulkan Penghargaan kepada Mensos?

Apa Alasan Komisi VII DPR Mengusulkan Penghargaan kepada Mensos?

NUSAWARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Menteri Sosial Juliari P. Batubara diberikan penghargaan. Sebab Juliari disebut mampu menghindarkan Indonesia dari chaos.

Juliari dianggap Marwan berani mengemban tugas negara mengatasi dampak sosial dari pandemi. Padahal menurut dia, para pengamat menyatakan pandemi bisa mengarah ke chaos.

"Dari chaos sosial bisa merembet ke masalah keamanan dan merembet ke politik. Tapi ternyata ramalan itu tidak terbukti," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2020).

"Maka tugas berat yang dibebankan kepada Pak Juliari dan team ini terjawab sudah. Bahwa pengamat tidak terbukti dan chaos sudah selesai (tidak terjadi)," imbuhnya.

Ia melanjutkan, kekhawatiran soal chaos sosial pun dianggap sulah lewat, karena tidak terbukti.

"Sekarang sudah masuk ke perbaikan ekonomi. Tapi urusan sosial sudah selesai. Karena itu saya setuju dengan Pak Bukhori (anggota Komisi VII Fraksi PKS), bahwa selain Komisi VIII merekomendasikan (penghargaan) sebetulnya Pak Presiden juga layak memberikan penghargaan kepada Pak Juliari," katanya.

Marwan tidak memungkiri, di lapangan masih ditemukan satu dua kasus masyarakat yang merasa pelayanan kurang cepat dan bantuan kurang tepat. Namun menurutnya itu hal biasa.

"Itu biasa di lapangan, karena itu rencana kerja dan anggaran tahun 2021, sudah dijawab Pak Juliari. Termasuk rumitnya penyaluran bansos itu karena datanya kurang tepat, sudah dijawab di sini ada anggaran Rp 1 triliun," katanya.

Pernyataan Marwan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kemensos dan jajaran dengan Komisi VIII DPR RI (3/9). Komisi VIII mengapresiasi kinerja Kemensos termasuk tingginya realisasi di tengah meningkatnya anggaran.

Komisi VIII juga mengapresiasi capaian Kemensos yang dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Raker tersebut, Komisi VIII DPR-RI menyetujui usulan anggaran kemensos untuk TA 2021 sebesar Rp 92,817 triliun. Anggaran ini naik Rp 30,793 triliun atau naik sebesar 49,65%, dari pagu indikatif TA 2020 sebesar Rp 62,024 trilliun.

Sementara itu, Juliari mengapresiasi dukungan dari Komisi VIII. Ia menyatakan ada tiga pertimbangan yang mendorong penyusunan TA 2021. Pertama, kejadian dan tren bencana yang cenderung meningkat, sehingga perlu dibarengi dengan upaya penguatan kesiapsiagaan.

"Kemudian juga pada tahun 2021, merupakan tahun pemulihan ekonomi, sehingga perlu upaya pemberdayaan sosial dan padat karya. Dan terakhir ada kebutuhan meneruskan target pembangunan yang tertunda tahun 2020, akibat refocussing anggaran penanganan COVID-19," katanya. [dtk]