-->

Breaking

logo

September 14, 2020

Apa Pentingnya Mengganti Terawan?

Apa Pentingnya Mengganti Terawan?

NUSAWARTA - Dari cerita orang-orang yang mengenalnya secara pribadi, Terawan Agus Putranto dikenal sebagai orang baik. Ia murah senyum dan melayani. Sebagian pasiennya saat masih berdinas di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto berasal dari kalangan pejabat tinggi militer dan sipil - termasuk almarhumah Ibu Presiden Joko Widodo, Sujiatmi Notowihardjo.

Sebagai kepala RSPAD, Terawan mulai banyak jadi sorotan setelah terapi "cuci otak"-nya diklaim manjur untuk pasien stroke. Terapi ini membuahkan rekomendasi skorsing dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI tahun 2018 karena dianggap belum terbukti secara ilmiah, tetapi sudah diterapkan pada pasien.

Bukan membuat karirnya redup, rekomendasi ini bisa dikatakan mengatrol kemujuran Terawan. Presiden Joko Widodo menjadikan Terawan sebagai pejabat medis tertinggi di Indonesia, bergeming dari berbagai peringatan termasuk dari MKEK IDI.

Kemujuran itu kini sedang diuji. Enam bulan digerus pandemi, posisi Terawan terus-menerus dipersoalkan. Tak cuma dianggap gagal membawa Kementrian Kesehatan mengatasi pandemi, ia juga dikritik menyepelekan covid, menyebar hoax dan bahkan anti-sains.

Menkes jarang merespons tuduhan-tuduhan itu. Terawan jarang tampil di muka umum, meski dalam situasi pandemi.

Permintaan informasi tentang kegiatannya direspons Kepala Biro Komunikasi Kementerian dengan jawaban singkat "Kami TL", alias janji akan ditindaklanjuti. Pertanyaan yang dikirim pada ajudannya tak berbalas, begitu pun dengan yang dikirim ke nomor pribadi Pak Menteri.

Ainun Najib, pendiri KawalCovid19 dan salah satu pengusul pemberhentian Terawan, mempertanyakan bagaimana mengharapkan kepemimpinan dengan kehadiran Menkes yang demikian langka. Najib juga rajin memberi kritik pada kebijakan pandemi pemerintahan Presiden Jokowi dan konsisten mendesak penggantian Terawan.

"Wujuduhu ka adamihi, artinya adanya Terawan seperti tiadanya. Atau sebenarnya (ada) tapi lebih buruk dari tiada," kata Najib lewat aplikasi bertukar pesan dari tempatnya bermukim di Singapura.

"Kalau gak diganti maka Kemenkes akan selalu lemah menghadapi wabah ini karena pemimpinnya nggak serius menangani."

Sampai akhir pekan 13 September 2020, sudah 115 dokter dan hampir 80 petugas medis lainnya meninggal dunia. Belum termasuk ribuan yang saat ini dirawat dan isolasi karena tertular covid.

Akhir Agustus dalam agenda dengar pendapat dengan DPR, Terawan dikutip mengatakan tenaga kesehatan tertular covid "... pasti karena tidak disiplin".

"Paling parah itu ya ketika dokter se-Indonesia berguguran, salah satu faktor utamanya kan keterbatasan APD termasuk untuk yang tidak spesifik menangani covid (yg kemudian tertular dari pasien OTG atau pasien yg belum tahu atau yang gak mau ngaku). Di saat yang sama anggaran Kemenkes minim terserap dan produksi APD menumpuk tidak terbeli dan tersalurkan," kata Najib jengkel.

Mengganti atau tidak posisi menteri menjadi hak istimewa Presiden. Dalam kasus Terawan, tak ada tanda-tanda sama sekali.

Sepanjang pekan pertama dan kedua September, Presiden sedikitnya sudah dua kali mengundang pimpinan redaksi media massa ke istana. Dalam dua kesempatan itu, muncul pertanyaan soal reshuffle kabinet. Belum lagi ditanya apakah Terawan akan dicopot, sudah dijawab bahwa tak ada rencana mengganti menteri.

Bahkan kalau Presiden ingin mengganti Terawan pun, pilihannya tidak akan mudah.

Mencopot pilihannya sendiri seolah membenarkan isi peringatan dan kritik banyak pihak dulu terhadap Terawan. Tetapi membiarkan menteri yang ada tapi terasa tiada, padahal presiden sedang sangat butuh dibantu di tengah pandemi, tentu juga merepotkan.

Saat mengangkat Terawan, Presiden mengatakan seorang menteri harus memiliki kemampuan manajemen, baik dalam anggaran, personalia, hingga distribusi anggaran.

"Track record beliau tidak diragukan lagi. Dokter Terawan juga memiliki pengalaman di lapangan dalam menghadapi bencana dan berbagai ancaman penyakit endemik," Presiden menjelaskan pada wartawan sehari setelah melantik menteri kabinetnya 24 Oktober 2019.

Kurang dari lima bulan kemudian, ketika pandemi betulan terjadi, Presiden malah menunjuk Ketua BNPB selaku pimpinan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.

Peran Terawan sebagai pejabat tertinggi Kemenkes, makin redup sampai nyaris minimalis. Ia tak muncul dalam agenda jumpa pers, irit bicara pada media dan saat sesekali menjawab pertanyaan sering berujung kontroversi. Misalnya saat mengatakan PSBB tak perlu "karena bisa menyebabkan resesi".

Keributan seperti ini menurut ahli tak bermanfaat.

"Bukan soal diganti atau tidak. Siapapun menterinya, sistem kesehatan itu harus dimanfaatkan dalam merespon pandemi. Di tiap negara kementerian kesehatan lah yang punya sumberdaya, kompetensi, pengalaman, keahlian, kaitannya dengan pengendalian pandemi di level nasional. Sudah terbukti Kemenkes sukses melewati SARS dan Flu Burung. Mereka itu mampu," kata Dicky Budiman, epidemiolog yang sempat lama berdinas di Kemenkes sebelum memilih pensiun dini.

Dicky yang kini menempuh studi doktoral di Australia menilai publik tak menyadari pada masanya Kemenkes punya catatan gemilang menjaga Indonesia dari wabah.

"Kita sukses mencegah ebola masuk Indonesia, misalnya. Dikirinya kalau dari Afrika tidak bisa ke Indonesia? Tidak, itu karena sistemnya dijaga. Surveilans ditegakkan. Mampu kok kita," tambahnya bersemangat.

Menyerahkan kendali pengurusan pandemi pada grup ad-hoc seperti Gugus Tugas menurut Dicky jauh lebih mengkhawatirkan daripada urusan mencopot atau mempertahankan pejabat kementrian.

"Yang berperan utama adalah sistem di kementrian. Ada Eselon-I yang jadi pemimpin gerak organisasinya di masing-masing unit utama. Nah mereka ini yang jadi motor utama. Perkara menteri mau diganti atau tidak itu prerogatif Presiden. Tapi peletakan tanggung jawab dalam perang melawan pandemi ini harus tetap di sektor kesehatan. Jangan ada uji coba, karena lihat satu individu terus mengabaikan sistem yang sangat kuat," kata Dicky tanpa merinci siapa individu yang dimaksudnya.

Menyerahkan kendali pada pihak luar kemenkes, menurut Dicky, sangat merugikan penanganan pandemi karena diserahkan pada orang-orang yang sehari-hari tak bergelut dengan isu wabah, pandemi atau epidemi.

"Polanya jadi learning by doing, ini berbahaya untuk strategi melawan pandemi yang sangat serius. Dan ini yang terjadi enam bulan ini."

Dalam pengalaman pengendalian wabah pada pemerintahan terdahulu, menurut Dicky, Kemenkes selalu menjadi tim penentu. Keributan seputar PSBB yang saat ini berlangsung menurutnya tak akan terjadi bila Kemenkes yang memimpin tim dan kementrian lain mengikuti.

Pimpinan Satgas tampaknya memilih bersikap hati-hati terkait wewenang isu kendali pandemi yang sensitif ini. Apalagi, sumber menyebut hubungan Satgas dan Kemenkes tidak mulus.

Saat ditanyakan pada Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB sekaligus salah satu pimpinan Gugus Tugas, Agus Wibowo, ia menjawab pendek.

"Maaf saya kurang tahu kinerja Menkes."  [source: cnn]