-->

Breaking

logo

September 5, 2020

Bagaimana Kabar Korupsi Indonesia di Bawah Kepemimpinan Jokowi?

Bagaimana Kabar Korupsi Indonesia di Bawah Kepemimpinan Jokowi?

NUSAWARTA - Korupsi sudah tertanam dalam sejarah Indonesia, sejak sebelum masa penjajahan. Di era rezim Sukarno dan Suharto, korupsi di Indonesia merajalela di antara sekelompok kecil kroni kapitalis dan antek-anteknya.

Suharto, misalnya, diduga menggelapkan uang hingga US$35 miliar selama tiga dekade kekuasaannya, menjadikannya salah satu pemimpin paling korup sepanjang masa di dunia. Setelah kejatuhannya, negara ini telah melakukan banyak tindakan anti-korupsi melalui politik, hukum, keterlibatan asing dan reformasi pegawai negeri. Indonesia juga mengejar kebebasan sosial dan pers, transparansi fiskal, dan pemantauan keuangan, yang merupakan strategi langsung melawan korupsi, pengamat Abdurrahman Syebubakar mencatat di Bangkok Post.

Sejak 2001, sebagai bagian dari proses demokratisasi, Indonesia telah menerapkan pemilihan presiden langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan beberapa undang-undang desentralisasi untuk memastikan pemungutan suara langsung dari gubernur, wali kota, dan bupati.

KPK dibentuk pada 2002, di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki, mendakwa, dan menuntut kasus korupsi tingkat tinggi, termasuk yang merugikan keuangan negara.

Selanjutnya, presiden terpilih pertama secara langsung pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menggantikan Megawati, melakukan upaya lebih lanjut untuk memberantas korupsi dengan memperkuat kerangka kelembagaan dan hukum.

SBY memberikan penekanan khusus pada pentingnya independensi KPK, dan karenanya membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebuah pengadilan khusus dalam sistem peradilan umum yang didedikasikan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi yang ditangani oleh KPK.

Terlepas dari reformasi yang disebutkan di atas, seiring dengan proses demokratisasi, korupsi tetap menjadi masalah utama Indonesia di semua cabang pemerintahan, di tingkat nasional maupun daerah, lanjut Abdurrahman Syebubakar.

Walau skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International naik dua kali lipat menjadi 40 pada 2018 (dari 20 pada 1998) korupsi tetap marak, dan peringkat negara masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.


Faktanya, Indonesia telah mencatat skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan tokoh-tokoh penting di lingkaran dan episentrum kekuasaan politik. Sebut saja: skandal korupsi Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada masa kepresidenan Megawati, di mana kerugian keuangan negara mencapai Rp4,6 triliun dan skandal korupsi Bank Century, di era pemerintahan rezim SBY, yang membuat negara rugi Rp7,5 triliun rupiah.

Skandal proyek KTP elektronik baru-baru ini (yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah dan politisi di parlemen dan partai politik selama masa SBY) diperkirakan menyedot dana Rp2,3 triliun dari proyek tersebut.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo (yang terpilih pada 2014 dan saat ini memimpin negara untuk masa jabatan keduanya hingga 2024) pertama membangun citra pemimpin yang relatif bebas dari skandal korupsi. Masyarakat menaruh harapan besar di pundaknya untuk memimpin perang melawan korupsi.

Namun, korupsi politik masih berlanjut, dengan skandal tingkat tinggi saat ini, catat Abdurrahman Syebubakar. Salah satu contohnya adalah penipuan Perusahaan Asuransi Jiwasraya, yang diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun, dan melibatkan taipan Benny Tjokrosaputro, yang oleh Forbes terdaftar sebagai salah satu dari 50 orang terkaya di Indonesia dengan sekitar US$670 juta atas namanya, dan mantan direktur keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, yang pernah memimpin sebagai tenaga ahli di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Alih-alih menangani skandal Jiwasraya, Presiden Jokowi meminta partai koalisinya menolak pembentukan Pansus di DPR untuk mengusut korupsi politik.

Karenanya, skandal raksasa ini menghilang. Sebelum munculnya mega skandal ini, Presiden Jokowi telah mendukung dan menandatangani revisi RUU KPK yang akan membatasi kewenangan KPK.

Pada 2015 silam, Presiden Jokowi tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah kriminalisasi pimpinan KPK oleh polisi karena alasan yang tidak jelas. Selain itu, serangan asam terhadap penyidik ​​senior KPK Novel Baswedan pada 2017 tidak dianggap serius. Pelaku nyata di balik serangan itu belum benar-benar ditemukan, bahkan hingga hari ini.

Banyak yang menduga kurangnya komitmen Presiden Jokowi untuk berperang melawan korupsi, dan manuvernya untuk melemahkan KPK, disebabkan oleh keterlibatan anggota dalam lingkaran politik dan koalisi partai dalam skandal korupsi, Abdurrahman Syebubakar menulis.

Dari 31 kasus korupsi terkait partai politik antara tahun 2014 hingga 2017, 22 di antaranya terkait dengan koalisi partai Presiden Jokowi. Pada 2018, KPK menangkap 21 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan. Hampir semuanya berasal dari partai yang mendukung Presiden Jokowi.

Kasus korupsi yang disebutkan di atas bukan merupakan daftar lengkap skandal korupsi pada masa kepresidenan Jokowi. Masih banyak lagi tindakan korupsi yang berpotensi tidak diketahui yang disalurkan melalui proyek-proyek mega infrastruktur dan regulasi.

Diketahui bahwa korupsi politik di Indonesia sangat merajalela, sebuah gagasan yang sejalan dengan penyelidikan dan penuntutan KPK, bahwa lebih dari 60 persen pelaku korupsi memiliki dimensi politik atau terkait dengan sektor politik republik.

Masih adanya korupsi, terutama di bidang politik, tampaknya sejalan dengan tingginya kecurangan pemilu. Pemilu curang dalam berbagai modus telah menjadi “tradisi” dalam realitas politik Indonesia. Salah satu pola kecurangan pemilu yang menonjol, yakni jual beli suara atau yang secara lokal dikenal dengan istilah “politik uang”, dianggap “normal” dalam acara kontestasi pemilu lima tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Misalnya, pada Pemilu 2014, sekitar sepertiga pemilih terpapar pembelian suara, dan sebuah penelitian menempatkan Indonesia di urutan ketiga di antara negara-negara dengan malpraktik semacam itu, setelah Uganda dan Benin.

Praktik jual beli suara tetap tinggi atau bahkan meningkat selama pemilu tahun lalu dengan pendekatan yang kurang kentara, seperti sumbangan untuk rumah ibadah, klub sepak bola, atau bahkan untuk renovasi sekolah atau jalan desa.

Pemungutan suara 2019 dikenal tidak hanya sebagai pemilu paling curang di negara ini, tetapi juga yang paling mematikan dalam sejarah politik Indonesia, dengan hampir 900 petugas pemilu tewas. Praktik pembelian suara yang merajalela di Indonesia membuat proses pemilu jauh lebih padat modal, sehingga menawarkan kesempatan kepada politisi untuk mengumpulkan dana kampanye dari berbagai sumber, terutama para taipan dan oligarki.

Sekarang, banyak politisi menjadi sangat bergantung pada sponsor oligarki. Akibatnya, ketika para politisi terpilih menjadi pemimpin nasional atau lokal atau anggota parlemen, mereka cenderung melakukan tindakan korupsi untuk mengembalikan biaya kampanye dan/atau secara substansial memberi imbalan kepada sponsor oligarki mereka sebagai gantinya.

Tak perlu dikatakan, pemilu yang curang dan korupsi politik saling terkait, dan dibutuhkan strategi dan tindakan untuk mengatasinya, Abdurrahman Syebubakar menyimpulkan. [mtpl]