-->

Breaking

logo

September 15, 2020

Banggar DPR: Menteri Keuangan Murah Hatinya ke Elite, tapi untuk Rakyat Pelit

Banggar DPR: Menteri Keuangan Murah Hatinya ke Elite, tapi untuk Rakyat Pelit

NUSAWARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukamta menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani pelit memberikan anggaran yang langsung menyasar ke rakyat.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi kondisi prajurit-prajurit TNI yang memprihatinkan kesejahteraanya ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

“Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Ia mengatakan, anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang.

Menurutnya, hal tersebut terlihat dari besaran tunjangan yang diberikan masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat.

“Hitung-hitungan saya, anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar,” jelasnya.

Sukmata kemudian membandingkan tambahan anggaran prajurit TNI yang masih tergolong kecil dibandingkan dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

“Misal talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola,” tandasnya.

“Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan,” ucapnya.

Namun, lanjut anak buah Sohibul Iman ini ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada masyarakat negera pemerintah mengaku kesulitan.

“Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” kata politisi PKS ini.

Sukamta juga menyebutkan bahwa pemerintah pelit terhadap rakyat, dan murah hati kepada elit.

Hal tersebut berkaca dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani dimana menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet.

“Harus bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by their account number,” tuturnya.

“Ini sudah ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah dikesampingkan,” sambungnya.

Sebagai wakil rakyat, tambah Sukmata, meminta pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal dan anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat.

“Lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan tahun mencapai Rp 1.068,9 triliun, atau baru 39 persen dari target yang terdapan dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.

Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 10,5 persen atau sebesar Rp 151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun.