-->

Breaking

logo

September 14, 2020

Banyak Pihak Mendesak Pilkada 2020 Ditunda, Ini Jawaban DPR

Banyak Pihak Mendesak Pilkada 2020 Ditunda, Ini Jawaban DPR

NUSAWARTA - Anggota Komisi II Guspardi Gaus angkat suara terkait dengan banyaknya pihak yang meminta Pilkada serentak 2020 ditunda dengan alasan khawatir menimbulkan kluster baru Covid-19.

Menurutnya, hingga saat sekarang ini belum ada rencana dari DPR atau pun pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada.

Meski, banyak desakan dari berbagai pihak untuk menunda kontestasi pemilihan kepala daerah tersebut.

Demikian disampaikan oleh Guspardi Gaus dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/2020).

“Belum ada pemikiran dari komisi II, begitu juga dengan Pemerintah dan penyelenggara pilkada melakukan penundaan Pilkada Serentak 2020,” ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020.

“Hal tersebut diputuskan melalui kesepakatan DPR Pemerintah, KPU, Bawaslu RI dan DKPP,” kata Politisi PAN ini.

Kemudian Guspardi, menjelaskan perjalanan pembahasan Pilkada Serentak 2020 sempat akan ditunda oleh Komisi II sampai 2021.

Namun, saat itu, ungkapnya Pemerintah beragumentasi tidak ada yang bisa menjamin pandemi Covid-19 kapan akan menurun atau berakhir.

Hingga akhirnya, Gugus Tugas Covid-19 saat itu memberikan rekomendasi Pilkada Setrentak 2020 bisa digelar jika penegakan ketat protokol kesehatan dapat dilaksanakan.

“Itu artinya, kata kuncinya dalam kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada 2020 ini yang perlu ditegakkan adalah disiplin protokol kesehatan harus betul-betul dilaksanakan dan diawasi dengan ketat,” jelasnya.

Kendati begitu, anak buah Zulkifli Hasan ini tak menampik bahwa banyaknya calon kepala daerah calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 4-6 September lalu.

Hal tersebut, tambah Guspardi, kemudian dievaluasi Komisi II bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada rapat kerja 10 September 2020 lalu.

Ia pu berharap tren pandemi Covid-19 bisa menurun menjelang hari pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang.

“Perlu juga kita melihat trennya ini, kalau sekarang ini kebetulan trennya sedang naik, mudah mudahan di Oktober dan November sudah melandai dan akhirnya bisa menurun,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga tahun 2021.

Pasalnya, Pilkada serentak yang semakin menunjukkan kekhawatiran akibat pandemi Covid-19 yang semakin tidak terkendali.

“Pelaksanaan Pilkada yang sudah mengakhiri tahapan pendaftaran calon dan memasuki masa kampanye untuk ditunda dengan pertimbangan utama bahwa akan menimbulkan kluster baru Covid-19 yakni kluster pilkada,” ujarnya kepada Pojoksatu di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Ia mengatakan, pandangan tersebut dibangun tidak hanya saat ini akan tetapi jauh sebelum Pemerintah menyetujui pelaksanaan Pilkada.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sangat tidak rasional dilaksanakan pada Desember 2020 mengingat penularan Covid-19 terus terjadi.

Bahhkan, lanjut Fachrul, upaya-upaya untuk menakan penularan Covid-19 berjalan tidak optimal.

“Hal ini kembali saya utarakan sebagai bentuk penegasan sikap DPD RI dalam menolak pelaksanaan pilkada yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Daerah jika tetap dilaksanakan pada 12 Desember 2020,” ungkapnya. [psid]