-->

Breaking

logo

September 11, 2020

Bukan Salah Anies Baswedan! Refly Harun Beberkan Penyebab Kesemrawutan Penanganan Covid-19 di Pusat

Bukan Salah Anies Baswedan! Refly Harun Beberkan Penyebab Kesemrawutan Penanganan Covid-19 di Pusat

NUSAWARTA - Desakan untuk di-nonaktikan-nya Gubernur DKI Anies Baswedan mulai muncul di ruang publik. Desakan itu muncul usai pengumuman Anies yang bakal menggelar PSBB total di Ibu Kota Jakarta terkait penanganan covid.

Usulan isu pe-nonaktifan Gubernur DKI Anies Baswedan sendiri pertama kali muncul disuarakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono.

Arief beralasan, kebijakan Anies menetapkan kembali PSBB total di ibu kota telah melanggar peraturan kedaruratan soal penanganan covid. Sebab tak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi atau Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Terkait hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara. Dia kemudian mengatakan ini pyur bukan kesalahan Anies semata, melainkan ada kesemrawutan penanganan covid di tingkatan pusat selama ini. Apa maksudnya?

Banyak tumpang tindih

Menurut Refly, saat ini penanganan covid di tingkatan pusat sangat semrawut. Bagaimana tidak, setidaknya ada sejumlah tim bercabang yang kini menangani covid.

Pertama, ketika Presiden Jokowi mengumumkan Darurat Kesehatan Masyarakat, di mana berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka leading sektornya sebenarnya adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Tapi seperti kita tahu, waktu sudah diumumkannya Darurat Kesehatan Masyarakat, diumumkan kembali Darurat Bencana Nasional, di mana leading sektornya dipimpinKepala BNPB Doni Monardo.

“Jadi dua status darurat itu sepanjang pengetahuan saya, tidak dicabut (sampai kini). Jadi di sini saja ada dua nakhoda. Eh ternyata nakhoda ini belum menyelesaikan tugasnya ada lagi dibikin nakhoda baru lagi, yakni (ketiga) Komite Penanganan Covid, dan Pemulihan Ekonomi,” kata Refly di saluran Youtube-nya, dikutip Jumat, 11 September 2020.

Di mana ketua komite itu adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Dan Pelaksana hariannya adalah Menteri BUMN Erick tohir. Mereka diangkat dengan Perpres, sementara Menkes dan BNPB didasarkan pada Undang-Undang.

“Dan Erick Thohir ini membawahi dua satuan tugas yang dibawahi Doni Monardo, Kepala BNPB, dan Ketua Tugas Pemulihan Ekonomi yang diketuai oleh Budi Gunadi Sadikin. Jadi dari sini saja, sudah melanggar dua undang-undang sekaligus. Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Undang-undang Penanggulangan Bencana.”

“Padahal dua undang-undang ini masih eksis, di mana soal Kekarantinaan Kesehatan leading sektornya Menteri Kesehatan, dan Kedaruratan Bencana dipimpin oleh BNPB,” jelasnya lagi.

Anies tak salah?

Dari kesemrawutan penanganan covid di pusat, maka Refly pun menilai jangan salahkan Anies andai turut menyumbang kesemrawutan dalam pengambilan kebijakan. Sebab, tim yang baru dibentuk itu jelas bertentangan dengan Undang-undang.

Sangat kentara ada kekacauan penanganan covid-19, serta birokrasinya yang tak jelas.

“Harusnya (Anies) memang izin dulu ke Menteri Kesehatan.”

“Tapi jangan lupa, DKI pernah menerapkan PSBB. Persoalannya apakah ketika akan menerapkan PSBB kembali, harus izin lagi ke Menteri Kesehatan? Atau kah izin yang pertama saja? Ya menurut saya pertama saja lah izinnya.”

“Apa yang dilakukan Anies Baswedan kita pahami untuk bertindak dulu, sebelum jatuh lebih banyak korban. Sebab menunggu izin PSBB dari Menkes, lama birokrasinya,” katanya panjang.

Refly pun kemudian menjelaskan bagaimana jika Pemerintah Pusat tidak setuju dengan langkah Anies. Menurut dia, Pemerintah Pusat bisa melakukan veto pada keputusan tersebut. Sebab menurut undang-undang yang berhak menentukan status PSBB itu adalah menteri sesungguhnya.

Hak veto sendiri merupakan hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Pemerintah Pusat, katanya, masih punya kewenangan untuk itu.

“Tapi kita harus lihat kondisi objektifnya, jangan hanya main kekuasaan, kalau memang main kekuasaan, jatuhnya sengketa itu ke MK, akan diputuskan nantinya,” kata dia. [hps]