-->

Breaking

logo

September 6, 2020

Buronan Kasus Pajak Hingga Rp 14 Miliar Berhasil Diringkus Polda Bali

Buronan Kasus Pajak Hingga Rp 14 Miliar Berhasil Diringkus Polda Bali

NUSAWARTA - Tim IT Resmob Ditreskrimum Polda Bali yang mem-backup Sat Resmob Bareskrim Polri menangkap seorang pria bernama Ignatius Michael alias Michael Tirta.

Dia merupakan buronan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Sebelumnya, Michael merupakan DPO Mabes Polri, dengan nomor DPO/01/VIII/2020/Bareskrim tanggal 14 Agustus 2020.

Tidak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat ulahnya mencapai Rp14 miliar.

Dir Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol. Dodi Rahmawan menjelaskan, penangkapan Michael bermula dari adanya informasi bahwa dia sedang berada di Perumahan Gatsu Permai Blok 16, Denpasar. Kemudian pada Kamis (3/9), tim Resmob Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Resmob Polda Bali untuk melakukan penyelidikan.

Namun, pada pukul 16.43 Wita, target bergeser ke arah Gerokgak, Kabupaten Buleleng. "Anggota kami ikut bergeser memantau pergerakan target ini ke Buleleng," ujar Kombes Pol. Dodi Rahmawan seperti dilaporkan Tribratanews Polri, Sabtu (5/9).

Jumat (4/9), sekitar pukul 01.30 Wita, keberadaannya terpantau di PT. Trimitra Anugrah Segara miliknya sendiri di Gerokgak, Buleleng.

Resmob Polda Bali dan Polsek Gerokgak pun langsung meringkus Michael Tirta. Kasus yang menjeratnya ini, bermula dari seorang bernama Ricky Dwicahyono, yang kini sudah jadi tersangka.

Saat itu, Dwicahyono dihubungi oleh Andri Widiastuti dari PT Mangga Dua. Andri minta bantuan agar dapat menyediakan faktur pajak untuk PT Mangga Dua. Kemudian, Dwi Cahyono menghubungi Michael Tirta untuk meminta bantuan. Lalu Michael Tirta menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan faktur pajak dengan tarif sekitar 23 persen sampai dengan 25 persen, dari jumlah PPN yang tercantum dalam masing-masing faktur pajak.

"Untuk pembelian minyak kelapa dari Eng Ho tidak disertai faktur pajak sejak SPT Masa PPN tahun 2009, 2010 dan 2011. Tapi dibuat oleh Michael Tirta. Sehingga, negara dirugikan Rp14 miliar," jelas Direskrimum. [rkmr]