-->

Breaking

logo

September 11, 2020

Daerah dan Pusat Sebenarnya Punya Niat Baik, Hanya Saja 'Kurang Kompak'

Daerah dan Pusat Sebenarnya Punya Niat Baik, Hanya Saja 'Kurang Kompak'

NUSAWARTA - Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya punya niat baik yang sama dalam menanggulangi wabah Corona. Hanya, ada yang menilai kurang kompak saja. Hal itu terasa sekali saat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengambil keputusan menerapkan kembali PSBB lebih ketat.

Kebijakan Anies ini ditanggapi beragam. Banyak yang setuju, banyak juga yang kontra.

Yang setuju salah satunya disuarakan oleh Jubir Satgas Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Dia mengungkapkan, kondisi Jakarta yang "merah" selama berminggu-minggu merupakan alarm agar ada pengetatan kembali.

"Kita harus terima kenyataan ini. Kita mundur satu langkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dengan lebih baik dalam kehidupan yang lebih normal," ujar Wiku, dalam konferensi pers secara daring, dari Istana Kepresidenan, kemarin. 

Dia pun meminta masyarakat membangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali. Wiku menuturkan, penerapan PSBB itu sudah sesuai kaidah yang berlaku. DKI Jakarta sudah melakukan prakondisi, timing, prioritas, koordinasi dengan pemerintah pusat, dan monitoring evaluasi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Wiku menyampaikan, selain Jakarta, provinsi lain yang masih menerapkan PSBB adalah Banten. PSBB juga masih diberlakukan di lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi penyangga ibu kota, yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.

Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto berada di pihak yang kontra. Dia menyatakan, pengumuman PSBB menimbulkan sentimen negatif di pasar dan investor. Padahal, kebijakan yang diambil harusnya menjaga momentum stabilitas sektor keuangan di tengah upaya pemerintah menyelaraskan pemulihan kesehatan, sosial, dan perekonomian. 

Melihat pro kontra ini, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI kompak dalam penanganan pandemi Covid-19. Jimly menduga, kebijakan PSBB ini diputuskan Pemprov DKI Jakarta tanpa melakukan koordinasi dengan Pusat.

“Kenapa tidak adakan dulu konsultasi dan koordinasi sebelum buat keputusan dan pengumuman tentang PSBB dan sebagainya. Pemda dan Pempus jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan Covid-19," ucapnya, di akun Twitter @JimlyAs, kemarin. 

Dia meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengutamakan kepentingan warga. Selain itu, kebijakan diambil seharusnya tak untuk kepentingan politik tertentu. “Bikin malu dan malah bahayakan keselamatan warga. Inisiatif bisa dari Pemda/Pempus. Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus,” tegasnya.

Saran serupa disuarakan Ketua DPR, Puan Maharani. Dia mendesak Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan PSBB. "Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," tegasnya, kemarin. [rkmr]