-->

Breaking

logo

September 4, 2020

Dosen UIN Beberkan Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga: Ada Pasal Berpotensi Ciptakan Pelanggaran HAM

Dosen UIN Beberkan Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga: Ada Pasal Berpotensi Ciptakan Pelanggaran HAM

NUSAWARTA - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Ahmad Tholabi Kharlie kembali mengkritik RUU Ketahanan Keluarga.

Menurutnya, ada beberapa substansi atau pasal dalam RUU tersebut jika dikaji lebih mendalam menjadi masalah krusial yang perlu diperbaiki oleh DPR dan Pemerintah.

Kendati begitu, draft RUU itu secara umum memberi pesan proteksi negara terhadap warga negara khususnya di lingkup keluarga.

Demikian disampaikan Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia itu dalam diskusi webinar bertajuk “Perlukah Negara Mengatur Keluarga” di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Namun, lanjut Tholabi, ada beberapa pasal yang juga perlu diapresiasi di dalam draf RUU tersebut dinilai mendasari pada sejumlah pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di UUD 1945.

“Seperti Pasal 28A, 28B, 28C, 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), semuanya masuk kategori HAM Non Derogable Right yakni hak yang tidak bisa dikurangi oleh negara meski dalam keadaan darurat,” urainya.

Hanya saja, Tholabi menyayangkan beberapa pasal lainnya lantaran masih terdapat sejumlah pasal yang justru menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan HAM.

“Misalnya di Pasal 16 ayat (1) huruf b, ada kesan negara intervensi urusan private mengenai agama dan keyakinan warga negara,” paparnya.

Di bagian lain, kata pengamat Hukum UIN ini juga terdapat pasal yang bertentangan dengan semangat pengarustutamaan gender.

Ia menyebut di Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) justru memukul mundur upaya-upaya pengarusutamaan gender.

“Norma ini menempatkan laki-laki cukup powerfull dan perempuan dalam posisi komplementer. Pasal bias gender ini baiknya diperbaiki,” ucap Doktor Hukum Keluarga Islam ini.

Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan pasal 33 ayat (2) yang dinilai tidak memiliki sensitifitas atas persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, aturan agar setiap keluarga memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak-anak serta memisah anak laki-laki dan perempuan mengabaikan aspek sosiologis masyarakat khususnya kelompok rentan.

“Norma ini berjarak dari realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dengan keluarga yang tinggalnya di kontrakan sempit apalagi di tempat yang tidak layak untuk dihuni,” cetusnya.

Di bagian lain, Tholabi juga mencatat terdapat sejumlah norma yang telah diatur di UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun kembali diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga ini.

Baiknya, tambahnya, perumus UU melakukan harmonisasi dengan UU lainnya agar tidak terjadi benturan atau tumpang tindih dengan aturan lainnya.

“Perlu dikaji dengan matang keberadaan RUU Ketahanan Keluarga ini agar tidak bertolak belakang dengan spirit Presiden tentang gagasan reformasi legislasi,” tandasnya. [pjst]