-->

Breaking

logo

September 10, 2020

Faisal Bahri: Kasus Jiwasraya Tanggung Jawab Kementerian BUMN Bukan OJK

Faisal Bahri: Kasus Jiwasraya Tanggung Jawab Kementerian BUMN Bukan OJK
NUSAWARTA - Ekonom Senior Faisal Basri menilai bahwa kasus gagal bayar polis yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bukan menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Faisal Basri menyebutkan bahwa Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, lebih memiliki kuasa untuk memenuhi tuntutan para nasabah Jiwasraya. 

"Kasus jiwasraya kan sudah hampir 1 dekade. Sebelum OJK sekalipun. Nah, kunci masalah di siapa? Di pemegang saham ya pemerintah lewat Kementerian BUMN," ujarnya dalam diskusi online, Kamis (9/9/2020).

Faisal Basri mengaskan bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan OJK lantaran pemegang saham tidak melakukan tindakan sejak awal masalah ditemukan.

"Nah sekarang OJK bisa buat apa orang pemegang sahamnya yang harus melakukan tindakan sejak awal. OJK hanya bisa mengawasi. Oke mungkin OJK ada kelemahan, alfa, kekhilafan dalam melakukan fungsinya secara maksimal. Tapi dibandingkan dengan akar masalahnya ada di pemegang saham," tuturnya. 

"OJK tidak bisa mengganti direksi. OJK tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya pembenahan di sektor internal perusahaan itu," sambung Faisal. 

Lebih lanjut Faisal Basri menyoroti penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 20 triliun yang diberikan kepada PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (BPUI) untuk menyelamatkan Jiwasraya. 

Menurutnya, tanpa diskusi dengan OJK, pemegang saham tiba-tiba memberikan dana kepada Bahana. Ia menyebutkan bisa jadi 99 persen dananya untuk membenahi Jiwasraya. Sehungga dana untuk menyuntikan Jiwasraya itu bukan dari pemerintah tapi melalui Bahana.

"Bukan OJK yang menyuntikan dana. Wong OJK enggak punya uang, dia cuma regulator. Sekali lagi ini bukti bahwa kesalahan tidak semata-mata pada kelalaian OJK, tapi kelalaian utama dari pemegang saham," pungkasnya. [akrt]