-->

Breaking

logo

September 12, 2020

Fraksi PAN: Anies Disebut Kurang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Fraksi PAN: Anies Disebut Kurang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

NUSAWARTA - (Plh) Ketua Frkasi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI itu melalui pesan singkatnya di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

“Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas,” ujarnya.

Namun, Belakangan, presiden Joko Widodo malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW.

Terlebih, lanjut Saleh, Ketua tim Penangan Covid-19 Airlangga Hartarto menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak.

“Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil oleh Gubenur DKI Jakarta,” cetus anak buah Zulkifli Hasan itu.

“Kita berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan,” sambungnya.

Dengan begitu, kata Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.

“Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat,”

Setidaknya, tambah Saleh, Anies Baswedan konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya.

“Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?,” pungkasnya.

Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay turut mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memberlakukan PSBB total.

Ia menilai, bahwa kebijakan tersebut dapat menekan laju penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Saleh juga mengatakan, status PSBB total harus diikuti dengan tindakan tegas dan kedisiplinan warga harus ditingkatkan.

“Tidak boleh hanya sebagian yang taat, sebagian lain tidak,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Menurutnya, partisipasi seluruh masyarakat sangat menentukan keberhasilan penetapan status PSBB total tersebut.

Kendati begitu, kata mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini, penetapan status PSBB total dinilai akan menimbulkan konsekuensi.

Paling tidak, lanjutnya, hal tersebut akan berimplikasi pada kegiatan perekonomian masyarakat dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah paling merasakan. [pjst]