-->

Breaking

logo

September 8, 2020

Gara-gara Ini, Pemerintahan Era Soeharto Disebut Jauh Lebih Hebat Dibanding Era Jokowi

Gara-gara Ini, Pemerintahan Era Soeharto Disebut Jauh Lebih Hebat Dibanding Era Jokowi

NUSAWARTA - Cara komunikasi memang sudah berbeda jauh di era Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi. Buat memengaruhi opini publik, pemerintah menyiapkan bujet khusus untuk menyewa jasa influencer.

Hal ini lalu jadi perdebatan. Rasanya mubazir menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk influencer. Alasannya, setiap instansi pemerintah sudah punya public relation, Presiden juga punya juru bicara yang perannya sama.

Bedanya era Soeharto dan Jokowi

Di era pemerintahan Soeharto belum ada influencer lantaran belum ada platform sosial media. Saat Orde Baru, juru bicara pemerintah dipegang oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono.

Sementara kalau zaman Jokowi, ada Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden.  “Saya bingung tupoksinya bagaimana (zaman Jokowi),” kata analis politik dari Political Public Policy Studies Jerry Massie, dikutip dari Suara.com, Selasa, 8 September 2020.

Moerdiono dinilai berhati-hati saat menyampaikan pesan pemerintah ke publik. “Tetapi era “zaman now” atau milenial semua bisa bicara kendati bukan bidang dia,” kata Jerry Massie.

Jerry menilai, komunikasi era Jokowi tidak teratur. “Tapi sekarang. Harusnya yang banyak bicara jubir Presiden, tapi banyak di-take over KSP (Kantor Staf Presiden),” katanya.

Zaman Soeharto dan Jokowi memiliki tantangan komunikasi yang berbeda. Era sekarang, pemerintah harus berhadapan dengan hoax dan juga kelompok radikal.

Saat ini, kata Jerry Massie pentingnya peran jubir. Tim komunikasi Jokowi juga bisa memahami kebutuhan publik. Menurut dia sebenarnya tidak perlu istilah influencer.

“Nah influencer kerap berubah jadi “buzzer” ini kan bukan membantu kinerja pemerintah, tapi sebaliknya,” kata Jerry Massie.

Pemerintah bantah gunakan buzzer

KSP bantah isu gunakan buzzer untuk menyampaikan program Presiden. Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramodhawardani bilang pada anggota Komisi II bahwa yang digunakan KSP adalah narasumber yang berpengaruh (influencer).

“Kami sama sekali tidak menggunakan buzzer,” ujar Jaleswari, dikutip dari Antara.

Influencer sebagai narasumber diskusi adalah tokoh yang memiliki latar belakang pengetahuan, yang mungkin saja dalam konteks media sosial, memiliki pengikut (followers) jutaan atau ratus ribuan orang.

Menurut Jaleswari, influencer berbeda dari pendengung. Pendengung atau dikenal dengan sebutan buzzer lebih anonim karena bisa siapa saja, serta ikut-ikutan mendengungkan isu yang sudah ada, bukan isu baru, berdasarkan pesanan.

“Bukan siapa-siapa, dan anonim, dan dia bergerak berdasarkan pesanan,” ucap Jaleswari.

Sementara influencer, kata Jaleswari, merupakan person yang memiliki kecakapan untuk berdiskusi dengan KSP dan membicarakan isu-isu strategis. Misalnya, akademisi.

“Influencer ini, sesekali KSP menggunakan. Misalnya, kami mendiskusikan tentang isu-isu strategis. Misalnya, akademisi seperti bapak Faisal Basri, saya rasa di media sosial, dia adalah influencer untuk memberi masukan terkait ekonomi,” ujar Jaleswari.

Ketika influencer membuat tweet terkait kegiatan diskusi bersama KSP terkait program-program Presiden, Jaleswari mengatakan KSP tidak menyediakan bayaran untuk itu.

“Pembayaran yang diberikan sesuai budget narasumber biasa. Kami menggunakan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel sembari tidak melunturkan sikap pemerintah bahwa boleh kita berbeda pendapat. Artinya kalau influencer dipanggil pemerintah, lebih kepada (menjadi) karakter narasumber,” kata Jaleswari. [hps]