-->

Breaking

logo

September 15, 2020

IPW Ungkap Modus Oknum Polisi Minta Proyek ke Kepala Dinas di Daerah, Kapolri Harus Bersikap

IPW Ungkap Modus Oknum Polisi Minta Proyek ke Kepala Dinas di Daerah, Kapolri Harus Bersikap
NUSAWARTA - Presidium Ind Police Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menangkapi sejumlah oknum polisi yang kerap meminta paksa sejumlah proyek kepada para kepala dinas.

Pasalnya, aksi minta paksa proyek ini tidak hanya modus baru korupsi yang dilakukan kepolisian di daerah. Bahkan, modus baru korupsi ini dinilai akan menjadi penghancur pembangunan di daerah.

Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane mengatakan pihaknya kerap menerima sejumlah laporansi daerah bahwa para Kepala Dinas, terutama PU, Pendidikan, Kesehatan, para Bendahara sering didatangi oknum polisi yang meminta proyek tertentu.

Modus mereka, jika tak diberikan fee proyek tersebut, mereka akan memanggil para Kepala Dinas tersebut untuk dilakukan pemeriksaan klarifikasi atas proyek yang tengah dibangun.

“Jadi oknum polisi itu meminta fee 10 sampai 15 persen dari nilai proyek itu, jika tidak diberikan para Kepala Dinas itu diganggu dgn berbagai panggilan kepolisian, mulai dari klarifikasi, wawancara hingga meminta keterangan,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/9/2020).

Akibat ulah polisi seperti itu, kata Neta, banyak Kepala Dinas yang stres dan mundur dari jabatannya. Bahkan dengan modus korupsi seperti itu banyak nasib pembangunan di daerah terhambat dan tidak maksimal.

Seperti di Kota Padangsidempuan, saat ini para Kepala Dinas di sanan banyak yang stres menghadapi ulah oknum Polisi tersebut

“Ada istri Kepala Dinas yang sakit dan akhirnya meninggal dunia karena suaminya dipanggil wawancara oleh oknum Polisi dari jam 09.00 hingga jam 23.00 selama beberapa kali tanpa diketahui secara jelas kesalahannya,” ungkap Neta.

Karena itu, IPW meminta agar Kementerian terkait dan Kapolri menertibkan sikap oknum polisi yang nakal agar pembangunan di daerah bisa berjalan lancar dan maksimal sesuai dengan nawacita presiden Jokowi.

“Menko Polhukam maupun Mendagri agar ada tindakan tegas dari pemerintah dan ulah oknum Polisi itu dibersihkan,” tegas Neta. [pjst]