-->

Breaking

logo

September 8, 2020

Jelang Sidang Perdana, Ratusan Pendukung Jerinx Mendemo Koster Tanpa Jaga Jarak

Jelang Sidang Perdana, Ratusan Pendukung Jerinx Mendemo Koster Tanpa Jaga Jarak

NUSAWARTA - Menjelang sidang perdana Jerinx soal 'IDI kacung WHO', ratusan pendukung Jerinx melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Bali. Mereka menuntut agar Jerinx dibebaskan.

Pantauan detikcom, para peserta aksi long march dari parkir timur Renon hingga melakukan orasi ke depan kantor Gubernur, Selasa (8/9/2020). Massa juga membawa bendera bertulisan 'bebaskan Jerinx SID'.

Pendemo meminta bertemu dengan Gubernur Bali I Wayan Koster. Selain mendesak bebaskan JRX, para peserta menolak sidang perdana 'IDI kacung WHO' dilakukan secara online atau daring.

Massa tampak tak menerapkan protokol kesehatan. Terlihat pendemo tidak jaga jarak.

Dalam orasinya massa menyampaikan beberapa poin terkait penahanan Jerinx. Massa juga menuntut agar pasal ITE dicabut.

"Pendukung JRX (Jerinx) melakukan long march dari parkir timur renon hingga ke depan kantor Gubernur. Adapun orasi pada aksi kita hari ini adalah kita meminta agar JRX segera dibebaskan, JRX bukan penjahat,"kata Kordinator Aksi Lapangan Made Krisna Bokis Winata kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Winata menilai UUD ITE dianggap sebagai pasal karet. Selain itu pasal tersebut dapat menjadi pembungkam kritik-kritik masyarakat terhadap pejabat publik.

"Kedua kita juga menuntut dicabutnya pasal pasal karet yang tercantum atau tersemat dalam UUD ITE karena pasal-pasal tersebut berpotensi untuk menyeret orang-orang bahkan menjadi pintu masuk sebagai pembungkaman terhadap kritik-kritik masyarakat terhadap orang orang yang memiliki kekuasaan seperti itu," tutur Winata.

Sebelumnya diberitakan, sidang perdana Jerinx akan berlangsung pada Kamis (10/9). Sidang digelar secara online dan pihak Pengadilan Negeri (PN) Denpasar juga akan menyediakan live streaming.

"Untuk sementara, permintaan dari pengacara Jerinx, ketua pengadilan tetap menyatakan sidang secara online. Selanjutnya, kewenangan itu ada di majelis hakim itu kita lihat di majelis hakim apakah nanti melakukan penahanan atau menangguh penahanan. Kalau menangguh penahanan, maka sidangnya akan secara langsung gitu. Kalau masih ditahan sidangnya tetap online atau virtual," kata Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Sobandi kepada wartawan, Senin (7/9/2020). [dtk]