-->

Breaking

logo

September 11, 2020

Jokowi Malah Minta Lockdown Tingkat RT-RW, PSBB Total Anies Baswedan Dibatalkan?

Jokowi Malah Minta Lockdown Tingkat RT-RW, PSBB Total Anies Baswedan Dibatalkan?

NUSAWARTA - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah lebih mengedepankan untuk menerapkan pembatasan secara mikro dan lingkup komunitas kecil dibandingkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tingkat kabupaten atau provinsi. Hal itu dinilai lebih efektif karena tidak semua wilayah dalam satu provinsi itu zona merah

"Lebih baik pembatasan di skala lebih kecil, misalnya lingkup RT, RW atau desa atau lingkup komunitas lebih kecil. Ini lebih efektif karena tidak semua wilayah dalam satu provinsi itu zona merah semua, sebab ada zona hijau," kata Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, (10/9/2020).

Jokowi seperti dikutip VIVA menyatakan, sebaiknya sebelum melakukan PSBB di tingkat provinsi atau kabupaten/kota harus dihitung secara matang dan hati-hati.

"Sebab banyak aspek yang terkait misalnya kondisi sosial dan ekonomi yang bisa terdampak akibat kebijakan tersebut," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, yang lebih penting dari kebijakan PSBB adalah bagaimana penerapan di lapangan. Sebab, percuma jika dilakukan PSBB ternyata penerapannya tidak tegas dalam menjalankan protokol kesehatan. 

Presiden menjelaskan, pembatasan sosial secara mikro bisa lebih baik karena melibatkan semua stakeholder, misalnya Ketua RT, Ketua RW, Babinsa dan Kamtibmas. "Semua unsur bisa dilibatkan, dan ini terbukti. Kita melihat berdasarkan pengalaman," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan apa yang dilakukan di Bogor dengan melibatkan semua pihak terbukti lebih efektif. "Saya tinggal di sini, dan saya lihat semua terlibat, semua ikut," ujar Jokowi. 

Rem Darurat Anies

DKI Jakarta yang memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali mulai Senin, 14 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, kebijakan rem darurat PSBB ini diambil berdasarkan tiga poin pertimbangan, salah satunya ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit untuk pasien Covid-19 dalam fase krisis atau terancam kolaps.

Saat ini di Ibu Kota ada 4.053 tempat tidur isolasi di 63 rumah sakit rujukan dan sudah terisi 77 persen. Berdasarkan kalkulasi Pemprov DKI, jika tidak ada pembatasan secara ketat dan kondisi saat ini terus berlangsung, seluruh tempat tidur isolasi akan terisi penuh pada 17 September 2020, atau seminggu lagi.

Selama PSBB total, Anies mengatakan bakal mewajibkan seluruh perkantoran tutup mulai Senin, 14 September 2020. Sebabnya, Pemerintah DKI memutuskan menginjak rem darurat menghentikan PSBB Transisi.

"Melalui kebijakan rem darurat dan penetapan status PSBB, kegiatan perkantoran non esensial di wilayah Jakarta harus tutup dan melaksanakan mekanisme bekerja dari rumah (work from home)," kata Anies melalui keterangan resminya, Rabu, 9 September 2020.

Anies hanya mengizinkan 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Selain itu, 11 bidang perusahaan itu juga tidak boleh beroperasi penuh seperti biasa dengan penerapan pembatasan jumlah karyawan.

Adapun seluruh izin operasi tambahan bagi bidang usaha non esensial yang didapatkan ketika masa awal PSBB dahulu, baik oleh Pemprov DKI maupun oleh Kementerian Perindustrian, tidak lagi berlaku dan harus mendapatkan evaluasi ulang bila merasa perlu mendapat pengecualian. "Selain itu, seluruh tempat hiburan harus tutup," ujarnya.

Sebelas sektor yang dikecualikan antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan kebutuhan sehari-hari. [bzl]